Siedoo, Sosiolog Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dr. rer.nat. Nurhadi mengatakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 memberikan kewenangan kepada 102 Pemda yang tersebar di 23 provinsi untuk menerapkan New Normal. Daerah tersebut merupakan zona yang memiliki angka penyebaran rendah dan menurun.
Dilansir dari uns.ac.id (6/6/2020, Nurhadi berpendapat bahwa hal tersebut memang dapat dilakukan untuk mencegah bencana baru yang ditimbulkan yakni bencana ekonomi yang akan menimpa masyarakat. Situasi New Normal dalam studi kebencanaan dapat diistilahkan sebagai recovery atau pemulihan kembali.
“Jadi, setelah terjadi bencana masyarakat harus kembali memulihkan kondisi kehidupannya. Sektor inti yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dihidupkan kembali, salah satunya ekonomi. Hal tersebut agar tidak terjadi bencana baru,” ungkapnya.
Penerapan New Normal juga harus didasarkan pada studi masyarakat, sehingga tidak hanya berpatokan pada data kuantitatif saja. Setiap daerah juga memiliki kondisi yang berbeda, terdapat daerah mengalami kondisi sangat buruk tetapi daerah lain bisa jadi cenderung membaik.
Dr. rer.nat. Nurhadi mengungkapkan pentingnya asesmen secara mendalam terhadap kondisi pada tingkat lokal, dimulai dari unit terkecil seperti lingkup Rukun Tangga (RT).
Menurutnya, asesmen sangat penting. Kesiapan menghadapi New Normal tidak hanya menyangkut kesiapan kawasan, tetapi juga kesiapan masyarakat secara sosiologis.
“Kita hanya mengandalkan data yang bersifat kuantitaif, misal di suatu daerah kurvanya menurun kemudian disiapkan untuk new normal. Padahal, belum dilakukan asesmen mendalam terhadap ada dan tidaknya perubahan perilaku masyarakat yang adaptif dengan pandemi,” paparnya.
New Normal akan mudah diterapkan dan berjalan dengan baik apabila terdapat perubahan perilaku masyarakat yang signifikan. Perubahan tersebut dapat berupa kebiasaan mencuci tangan, menggunakan masker saat bepergian, mengurangi kerumunan, rajin berolahraga, dan lain sebagainya. Selain itu juga harus ditinjau dari segi fasilitas yang tersedia di tempat-tempat umum seperti sekolah, tempat industri, maupun pusat perbelanjaan.
“Kalau belum ada perubahan perilaku secara signifikan, saya khawatir diterapkannya New Normal akan menyebabkan gelombang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Perubahan perilaku tersebut merupakan perubahan yang bertujuan untuk mencegah penyebaran virus sesuai protokol kesehatan,” tambah Nurhadi.
Kemudian, saat New Normal ini berlangsung maka akan terjadi beberapa perubahan dalam masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka panjang dapat berupa aktivitas yang melibatkan banyak orang akan berkurang. Terlebih, jika virus ini masih berada di tengah masyarakat meskipun dalam jumlah yang sedikit. Lalu jangka pendeknya berupa terseleksinya sebagian orang yang eksistensinya ditentukan berdasarkan kehadiran banyak orang.
“Langkah yang harus dihadapi oleh masyarakat saat ini yaitu harus menyesuaikan dengan kehidupan yang baru. Tidak mungkin juga akan mengandalkan negara dan aparat negara dalam menjalankan New Normal,” ujarnya.
Bila menyadari bahwa ada bahaya di sekitar, maka harus berikhtiar semaksimal mungkin untuk menghindarkan diri dari bahaya tersebut. Caranya harus menyesuaikan dengan kehidupan yang baru, cara bergaul yang baru, cara berinteraksi yang baru, bahkan cara bersalaman yang baru.
“Selain itu, perlu juga untuk menata sistem sosial di dalam masyarakat,” tutupnya.
Selama ini, masyarakat bicara tentang sistem sosial selalu membayangkan bahwa akan selalu dalam kondisi serba stabil, normal, dan serba tidak ada kesulitan. Oleh karena itu perlu menyiapkan diri karena bisa saja situasi semacam ini terjadi kembali. Melalui penerapan New Normal, diharapkan segala aktivitas yang tadinya terganggu menjadi pulih sedikit demi sedikit.
“Namun, kembali lagi bahwa asesmen sangat diperlukan sebelum suatu daerah menerapkan New Normal agar tidak terjadi gelombang berikutnya,” pungkas Dr. rer.nat. Nurhadi. (*)
