INI dia, diarahkannya guru honorer untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (P3K) ternyata bukan hanya mendapat penolakan dari organisasi guru. Tetapi juga dari kalangan pegawai di lingkungan pemerintahan.

Berani juga ya. Patut diapresiasi.

Mereka kompak sama-sama langsung ingin diangkat menjadi CPNS.

Dia yang dari kalangan pegawai adalah Ari Fitriadi, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ari menjabat sebagai Kepala Bidang Data Perencanaan dan Pengendalian Pegawai BKD.

Ari bersikukuh agar guru honorer harus diangkat menjadi PNS. Sebab, guru adalah yang menyelenggarakan tugas-tugas vital sebagai ujung tombak penyelenggaraan pendidikan. Yap…

“Jadi harus jelas statusnya guru honorer ini. Sebisa mungkin mereka itu harus PNS,” katanya sebagaimana diberitakan diberitakan Radar Tasikmalaya.

Baginya, guru walaupun tenaga honorer ideologinya harus PNS. Berbeda dengan back office atau tenaga suporting atau ahli IT komputer, masih bisa ditoleransi dengan dikontrak kerjakan oleh pemerintah.

”Tapi kalau guru honorer termasuk tenaga kesehatan mereka itu harus ideologi aparatur. Harus disumpah harus PNS,”.

Begitu katanya.

Dia meminta pemerintah pusat lebih bijaksana supaya para guru honorer bisa menjadi PNS.

Baginya orang yang tidak punya ideologi PNS tidak akan all out untuk melaksanakan tugas di bidang pendidikan dan kesehatan.

Ari sangat mengapresiasi respons Presiden Jokowi yang memprioritaskan guru honorer diangkat menjadi CPNS.

“Sekarang memang yang paling penting, kekurangan itu ada di guru,” ungkapnya.

”Mudah-mudahan semua diangkat menjadi PNS secara bertahap. Ada realisasi sesuai kebutuhan, ya kalau tidak bisa semua, kita hitung lagi yang betul-betul urgent untuk diangkat PNS,” terang Ari lagi.

Kalau sebagian honorer diangkat menjadi PNS, kata Ari, sisanya baru bisa diarahkan menjadi guru bantu atau menjadi P3K.

“Karena kebutuhan guru betul-betul urgent sekali,” jelasnya.

BKD Kabupaten Tasikmalaya telah mengusulkan 4.000 guru honorer diangkat menjadi CPNS pada tahun 2018.

Kuota 4.000 CPNS untuk guru honorer untuk diangkat menjadi PNS tersebut sudah diusulkan Pemkab Tasikmalaya ke pemerintah pusat.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi akan berupaya untuk mengangkat guru honorer atau GTT untuk menjadi PNS. Mereka yang akan diutamakan dengan pertimbangan lama kerja dan kompetensi.