JAKARTA – Ikatan Guru Indonesia (IGI) menyoroti banyaknya kekurangan guru bestatus PNS di sekolah-sekolah negeri di Indonesia. Karena hal ini, organisasi tersebut meminta pemerintah menarik seluruh guru berstatus PNS di sekolah-sekolah swasta.
“Guru-guru PNS digaji negara harusnya mengajar di sekolah-sekolah negeri. Banyak sekolah negeri yang kekurangan guru PNS dan hanya diisi honorer,” kata Ketua Umum IGI, M Ramli Rahim dilansir dari jpnn.com.
Dinyatakan, penempatan guru PNS di sekolah-sekolah swasta, seharusnya dilakukan setelah seluruh sekolah negeri terpenuhi kebutuhan gurunya. Bagaimanapun tanggung jawab utama pemerintah terhadap dunia pendidikan ada di sekolah negeri.
Sementara sekolah-sekolah swasta adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Itu artinya bantuan pemerintah terhadap sekolah swasta memang seharusnya dilakukan setelah kewajiban terhadap sekolah-sekolah negeri sudah dituntaskan,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, kekurangan guru PNS hampir merata di wilayah Indonesia, seperti di wilayah Kalimantan Tengah.
Menurut Anggota Komisi III DPRD Kalteng, Hj Sri Neni Trianawati, untuk mengatasi hal tersebut, salah satunya bisa dilakukan dengan pengadaan guru tidak tetap (GTT).
Politikus Partai Golkar tersebut, selain fasilitas dan sarana prasarana yang ada dan perlu dilengkapi, kebutuhan GTT di daerah masing sangat kekurangan, khusus untuk tingkat SLTA sederajat.
“Misalnya di wilayah Teweh Timur, Benangin, Barito Utara, sudah didirikan SMK namun masih kekurangan guru. Ini yang tentu menjadi tugas kita untuk memenuhi tenaga pendidik disana,” tuturnya dilansir dari kaltengpos.co.
Aspirasi yang disampaikan masyarakat disana, karena SMK merupakan sekolah kejuruan maka diharapkan tenaga pendidik khusus guru, harus memiliki keahlian dibidang masing-masing.
“Selain itu guru tidak tetap lainnya juga masih perlu perhatian. Kalau bisa untuk perekrutan guru-guru yang akan dilakukan kedepan perlu ditambah karena memang sangat minim dan kekurangan,” harapnya.
Dilansir dari medcom.id, Pengamat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Said Hamid Hasan mengatakan tugas besar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim adalah mengatasi kekurangan guru. Guru adalah persoalan mendasar aspek pendidikan di Tanah Air.
“Bayangkan umpamanya di Subang saja masih ada SD yang gurunya cuma satu. Subang itu hanya sekitar 60 kilometer dari Bandung dan sekitar 100 kilometer dari Jakarta. Belum daerah-daerah lain. Ini tidak boleh dibiarkan,” kata Said.
Said tak mempersoalkan jika mengatasi keterbatasan guru akan ditempuh Nadiem dengan dipadukan dengan teknologi. Namun, tetap saja perlu diingat, peran guru bukan saja pengajar tetapi mencetak karakter anak yang tidak bisa digantikan oleh teknologi.
“Jadi untuk pembelajaran yang bagus itu gurunya mesti cukup. Apakah dilengkapi dengan masalah teknologi modern iya. Tapi guru itu harus ada,” ujar Said. (Siedoo)
