Nasional

Pro dan Kritik Kebijakan Merdeka Belajar

JABAR - Konsep Merdeka Belajar mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim tersebut menuai pro dan kritik. Tanggapan datang diantaranya dari Sekretaris Asosiasi Guru Bahasa Indonesia Tingkat Nasional, Rahmat Hidayat.

Menurutnya, konsep tersebut bisa membuat guru fokus mengembangkan potensi siswa dan terhindar dari bebagai tekanan. Mulai dari tekanan administrasi, penguasaan bahan ajar yang terlalu banyak, dan tekanan kebijakan lainnya.

"Sehingga, konsep ini bisa memunculkan potensi guru yang memang berbakat," ujarnya dilansir dari disdik.provjabar.go.id.

Guru SMAN 1 Cikalong, Jawa Barat (Jabar) ini pun menyoroti beban guru yang disibukkan dengan berbagai kegiatan administratif daripada fokus mendidik siswa. Dikatakan, beban guru bukan hanya pada penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

“Tapi juga dalam pembuatan pengembangan silabus, penyusunan program tahunan dan per semester serta membaca kalender akademis. Kalau dibukukan, bisa berim-rim jumlahnya," tuturnya.

Selain akan berdampak pada peningkatan kompetensi guru, lanjutnya, konsep Merdeka Belajar pun akan berpengaruh pada siswa. Khususnya pada program penggantian Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) yang diganti menjadi Assesment dan penghentian Ujian Nasional (UN) mulai tahun ajaran 2020/2021.

Ia menilai, konsep USBN yang dicanangkan pemerintah sudah bagus sebagai upaya pemerataan standar penilaian dan pelaksanaan di seluruh Indonesia. Namun yang jadi permasalahan, tak sedikit ditemukan soal-soal yang tak sesuai dengan proses pembelajaran di sekolah. Soal tersebut jamak disebut para guru dengan sebutan soal "Anchor" atau soal penghancur.

"Kalau penilaian diserahkan kepada sekolah, pertama siswa mendapat kebebasan melakukan penilaian akhir. Siswa sendiri akan diuji sesuai materi yang telah diajarkan dan sifatnya enggak melulu ujian tulis," ucapnya.

Sementara itu, melansir dari detik.com, Anggota Komisi X dari Fraksi PAN DPR, Zainuddin Maliki, mengkritik empat program merdeka belajar yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Zainuddin mengatakan program itu tidak urut alias lompat-lompat.

"Menurut saya (program merdeka belajar) ini bagus, hanya bagaimana meletakkan konteks pendidikan yang utuh. Menteri kita juga berpikirnya lompat-lompat," ujarnya.

Zainuddin pun mempersoalkan urutan program merdeka belajar yang tidak urut. Seharusnya, menurut dia, urutan yang benar ialah zonasi, RPP, lalu dilanjutkan dengan hasil USBN dan UN.

"Kita lihat lompat-lompatnya seperti apa menteri kita ini. Begini... kalau lempar istilahnya merdeka belajar, apa maksudnya? Kita lihat, zonasi ditaruh di belakang, kemudian RPP di belakang, yang di depan USBN sama UN," ucap politikus PAN itu.

"USBN itu kan evaluasi, mestinya ditaruh di belakang. Yang pertama itu zonasinya, baru RPP nya karena RPP itu kan proses, baru kemudian hasil evaluasi USBN dan UN," lanjut Zainuddin.

Sebagaimana diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim, menetapkan empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi USBN, UN, RPP, dan Peraturan PPDB Zonasi.

“Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran kedepan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” kata Mendikbud.(Siedoo)

Apa Tanggapan Anda ?