BEKASI – Puncak Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2019 telah dilangsungkan pada akhir pekan lalu di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kesempatan ini turut dihadiri Mendikbud Nadiem Makarim hingga Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Unifah Rosyidi.
Unifah menyatakan, tema HGN tahun ini sejalan dengan tema yang diangkat Kemendikbud yaitu Peran Strategis Guru dalam Menggerakkan Perubahan. “Intinya bahwa kita semua menyambut perubahan dan sama-sama berkomitmen memajukan pendidikan nasional, berintegritas, dan sungguh-sungguh,” terangnya.
Di samping HGN, kesempatan itu juga memperingati HUT PGRI. PGRI, katanya, adalah mitra strategis pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pendidikan nasional.
“Kita mendorong guru untuk berubah tapi pemerintah juga (harus) semakin baik memperbaiki layanan pendidikannya, sehingga selaras nyambung satu sama lain. Kami mengajak daerah-daerah bersama-sama menyelesaikan permasalahan guru,” ujarnya.
Pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Mendikbud Nadiem Makarim yang mendorong kreativitas guru di dalam kelas dan mendorong kemerdekaan belajar.
“Jika semua guru bergerak dengan tanggung jawab masing-masing, meningkatkan profesionalisme dan menjaga integritas, memperlakukan siswa setara tanpa perbedaan, menjaga toleransi, menyejukkan Indonesia dengan ketulusan dan kasih sayangnya yakinlah SDM unggul, Indonesia maju dapat terwujud,” tambahnya.
Di momen ulang tahun ini, PGRI menyampaikan penghargaan dan apresiasi terhadap visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma`ruf Amin yakni SDM Maju, Indonesia Unggul.
“Visi Presiden ini kami maknai sebagai pentingnya pendidikan dalam memajukan bangsa di tengah kancah global. Meletakkan pendidikan dalam pembangunan bangsa berarti menghargai keutamaan guru. PGRI menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perhatian dan dukungan yang sangat besar dari pemerintah pusat dan daerah,” ujar Unifah.
Pada kesempatan ini, Unifah juga mengapresiasi capaian Pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan guru.
“Kita harus percaya bahwa pemerintah dan pemda berusaha sekuat tenaga untuk menggabungkan dan mengusahakan antara kesejahteraan dan kualitas. Di sinilah negara hadir,” terang Unifah.
“PGRI selalu bermitra dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada banyak hal yang harus diperjuangkan dan dipenuhi, bapak/Ibu harus sabar. Saatnya Bapak Ibu bergerak untuk mewujudkan Indonesia maju. Mudah-mudahan setelah ini pelatihan dan sertifikasinya diperbanyak,” harapnya.
Menyambut ungkapan Ketua Umum PGRI, Mendikbud juga memberikan apresiasi kepada PGRI terkait kiprahnya dalam memperjuangkan kualitas dan kesejahteraan guru.
“Apresiasi yang sebesar-besarnya, terima kasih kepada PGRI yang sudah selama berpuluh-puluh tahun memperjuangkan kualitas dan kesejahteraan guru di Indonesia,” tutur Mendikbud.
Sebagai motivasi terhadap perjuangan PGRI di semua tingkatan, Unifah memaparkan bentuk perhatian pemerintah yang sudah dilakukan selama ini.
“Betapa besarnya perhatian Bapak Presiden tehadap guru. Ketika HUT PGRI dua tahun lalu, beliau tegas meminta kepada semua pihak agar menyederhanakan administrasi guru, sehingga tidak membelenggu kemerdekaan guru dalam menjalankan tugas,” ujarnya.
“Bapak Presiden yang mengingatkan semua komponen pemerintah pusat dan daerah untuk membantu kelancaran tugas-tugas guru, peduli pada mutu dan kesejahteraan tanpa membeda-bedakan status guru negeri maupun swasta, guru tetap maupun honorer, guru di bawah Kemendikbud maupun di bawah Kemenag,” tambahnya.
Bahkan dengan tegas mengingatkan bahwa isu penghentian tunjangan profesi adalah hoax. “Jadi ingat, Pemerintah memberi perhatian yang sangat besar. Beliau juga mengingatkan dengan tegas, bahwa pencairan tunjangan profesi guru tidak dipersulit,” ujar Unifah mengingatkan perhatian pemerintah kepada guru.
Selanjutnya, kata Unifah, Presiden Joko Widodo merespon pengurus besar PGRI dengan mengundang ke Istana Negara untuk membahas persoalan guru. Dalam 2 tahun ini rekrutmen PNS guru mengambil porsi paling besar dan juga memberi kesempatan kepada guru honorer usia 35 tahun untuk menjadi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) meski sebelumnya tidak diatur di undang-undang ASN.
Menjawab harapan tersebut, Mendikbud berjanji akan menyederhanakan berbagai macam aturan, menyederhanakan berbagai macam administrasi, menyederhanakan berbagai macam kurikulum, dan menyederhanakan berbagai macam asesmen.
“Dari atas kami akan mulai bergerak, tapi mohon berikan kami berbagai macam input, dan berikan waktu untuk melakukan itu,” ujarnya.
Di sisi lain, PGRI terus memperbarui dirinya agar senantiasa adaptif, responsif, terhadap perubahan. Oleh karena itu, Unifah mengajak para guru agar terus meningkatkan kompetensinya.
“Kita semua harus terus belajar. Bapak dan ibu tekun belajar, tekun mengajar, biarlah pengurus PGRI dari cabang, ranting dan pengurus besar yang berjuang. Dengan demikian peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dapat tercapai,” terangnya.
Mewakili Presiden Joko Widodo, kehadiran Mendikbud dan para pimpinan daerah adalah bentuk perhatian terhadap peningkatan kualitas guru pendidik dan tenaga kependidikan. Unifah berharap pemerintah terus memberikan pelatihan yang berkesinambungan, dan peningkatan kesejahteraan guru.
“Menjadi guru adalah pilihan profesi dan panggilan jiwa. Terus belajar dan memberi. Jangan pernah berhenti belajar karena sama saja jika tidak belajar, kita berhenti mengajar dan kita harus yakin, pemerintah tidak akan tinggal diam mencari formula, melakukan langkah-langkah strategis bagaimana mempertemukan antara kualitas dan kesejahteraan mengingat tantangan global yang sangat berat,” pesannya kepada seluruh guru di Indonesia.
“Tentu saja kami memohon agar perhatian kepada kualitas dan kesejahteraan guru terus ditingkatkan. Tanpa membedakan status mereka dan mohon jabatan pengawas dipertahankan guna mengawal mutu pendidikan. Guru pendidikan formal, nonformal, para pengawas, tenaga administrasi adalah tulang punggung keberhasilan pendidikan,” pungkasnya. (Siedoo)
