Siedoo.com - Diskusi Kelompok Terpumpun yang digelar Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta, 25-26 November 2019. l foto : kemenag.go.id.
Nasional

Dalam Pendidikan, Berpikir Kritis Mutlak Diperlukan

JAKARTA – Dalam dunia pendidikan, berpikir kritis itu penting. Hal ini setidaknya ditekankan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Kamaruddin Amin. Dimisalkan, kemampuan pemikiran kritis bagi peserta didik ketika berhadapan dengan provokasi berbasis agama. Agama menjadi problem ketika dieksploitasi untuk kepentingan politik.

“Kita harus bisa memilah mana agama dan mana politik,” jelasnya dalam Diskusi Kelompok Terpumpun yang digelar Ditjen Pendidikan Islam di Jakarta, 25-26 November 2019 dilansir dari kemenag.go.id.

Diskusi ini mengangkat tema “Penguatan Metode Berpikir Kritis di Bidang Pendidikan sebagai Upaya Mendukung Pencegahan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme”.

Berpikir kritis memang mutlak diperlukan. Dengan berpikir kritis, seseorang dapat membedakan informasi yang benar dan salah. Pendidikan kritis menjadi bagian penting dalam upaya pencegana ekstrimisme.

Hadir sejumlah narasumber, antara lain Pendeta dan dosen STF Driyarkara Franz Magnis Suseno, Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya Akh Muzakki, CISFORM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Abdur Rozaki.

Adalagi perwakilan Kemdikbud Uweis Anis Chairuman, Komunitas Belajar Qaryah Thayyibah Salatiga Bahrudin, perwakilan Vihara Jakarta Bhiksu Nyanabandhu Shakya, dan mantan Kepala MAN IC Gorontalo dan Serpong Ahmad Hidayatullah.

Prof Akh Muzakki mengatakan, unggul dalam sains, unggul dalam pelajaran, ternyata tidak menjamin unggul kebangsaan.

“Jadi, penguasaan akademik siswa tidak berbanding lurus dengan kritis dalam soal nasionalisme. Tempo hari kita dengan profesor yang marah-marah kepada polisi sambil menyebutnya taghut. Ini profesor lho,” tandasnya.

Menanggapi Prof Muzakki, Bhiksu Nyanabandhu Shakya mengatakan, nalar kritis siswa terkait nilai-nilai kebangsaan memang rapuh sekali. Jika ditelisik, lanjut Bhiksu Nyanabandhu Shakya, salah kesalahan yang terjadi adalah dihapuskannya mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP).

“Padahal PMP bukan sekedar ideologi bangsa. Namun, ia merupakan moral dan etika bangsa,” tandas Bhiksu Vihara Jakarta ini.

Baca Juga :  Anggota DPR RI Ini Soroti Pembebasan Tanah Mako hingga Akmil

Semantara praktisi pendidikan Qaryah Thayyibah Bahrudin menyoroti pentingnya pendidikan terintegrasi dengan lingkungan sekitar. Apalagi, jika lembaga pendidikan bisa ikut mengadvokasi masyarakat dalam mewujudkan keadilan.

“Pendidikan kritis ditanamkan ke peserta didik dan jadikan kampungnya sebagai ruang kelas,” cerita Bahrudin.

“Penggunaan ruang kelas raksasa tersebut menjadikan siswa peduli dan merasa memiliki dengan kampungnya,” lanjutnya. (Siedoo)

Apa Tanggapan Anda ?