BANJAR – Rekrutmen CPNS selalu tidak lepas dari dari perhatian guru honorer. Dalam pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019 ini, mereka meminta agar pemerintah pusat tidak membuka dari jalur umum.
“Honorer Banjar meminta pemerintah tidak membuka formasi CPNS dari umum karena akan melukai honorer yang sudah lama mengabdi,” kata Wakil Ketua Aliansi Honorer Nasional (AHN) Kota Banjar, Jawa Barat, Iman Poniiman dilansir dari jpnn.com.
Belakangan ini, seluruh honorer K2 lintas instansi di Kota Banjar mengadakan silaturahmi dan konsolidasi. Ini untuk menunjukkan honorer K2 masih ada di Kota Banjar dan butuh penyelesaian secepatnya.
“Kami punya unek-unek kepada Pemkot Banjar terutama dalam menyelesakan permasalahan honorer di Kota Banjar,” tandasnya.
Dalam silaturahmi tersebut, seluruh honorer K2 berharap pemerintah pusat melalui pemda segera menuntaskan masalah mereka yang terkatung-katung nasibnya. Tuntutan mereka segera diangkat menjadi PNS.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (Humas BKN) Mohammad Ridwan mengemukakan, total formasi yang akan dibuka dalam rekrutmen kali ini seluruhnya mencapai 197.111, dengan perincian untuk kementerian/lembaga (K/L) sebanyak 37.854 formasi dan untuk daerah sebanyak 159.257 formasi.
“Namun angka-angka tersebut masih dalam tahap finalisasi,” tulis Ridwan dilansir dari cnbcindonesia.com.
Ridwan menjelaskan, formasi kementerian dan/atau lembaga harus sesuai dengan skema kabinet baru pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang. Selain itu, terdapat beberapa proses dalam rekrutmen CPNS dengan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dan tidak mungkin dipersingkat.
“Proses ini antara lain meliputi masa pengumuman selama 15 hari kalender, penyampaian persyaratan pelamaran secara daring selama 10 hari kalender dan sebagainya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS,” jelas Ridwan.
Ada kemungkinan proses rekrutmen tidak selesai tahun ini. Hal ini berkaitan dengan pertanggunjawaban anggaran. Dari sisi anggaran rekrutmen dan gaji CPNS 2019 pada sebagian Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D), kemungkinan telah dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas yang harus selesai dipertanggungjawabkan pada pertengahan bulan Desember.
“Karena itu, jika proses seleksi dipaksakan selesai tahun ini akan menimbulkan konsekuensi anggaran yang rumit,” tandasnya. (Siedoo)
