JAKARTA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) merespons aspirasi dan aksi unjuk rasa mahasiswa dengan menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang KUHP, RUU tentang Pemasyarakatan, dan RUU tentang Pertanahan.
“Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada masyarakat khususnya kepada adik-adik mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasinya kepada DPR terkait dengan rencana pengesahan beberapa RUU. DPR merespons aspirasi tersebut dengan menunda pengesahan RKUHP, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Pertanahan,” katannya dilansir dpr.go.id.
Meski demikian, lanjutnya, pimpinan dewan menyayangkan adanya aksi unjuk rasa yang menimbulkan korban di sejumlah daerah. Salah satunya, bentrokan massa yang menewaskan dua mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO) di depan Gedung DPRD Sulawesi Tenggara, Kamis lalu.
“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas jatuhnya korban, baik yang meninggal maupun luka-luka, termasuk dua orang mahasiswa Universitas Halu Oleo di Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya harap kejadian ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang,” imbau politisi Partai Golkar ini.
Sementara itu, di Semarang, Jawa Tengah, terjadi demonstrasi mahasiswa pada Selasa (24/9/2019). Massa sempat ditemui Gubernur Ganjar Pranowo. Ganjar menyampaikan ada tujuh tuntutan mahasiswa yang disampaikan pada demo.
Antara lain, menuntut DPR RI mencabut draft rancangan Undang-Undang KUHP, menuntut presiden untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kemudian, menuntut kepolisian RI untuk membebaskan dan menghentikan kriminalisasi aktivis papua, pejuang HAM, dan bertanggung jawab atas pemulihan nama setiap aktivis dan menghentikan segala intimidasi terhadap masyarakat Papua.
Selain itu, menuntut pemerintah untuk menjamin terlaksananya pemberian jasa pelayanan kesehatan melalui BPJS yang baik, dengan skema pembiayaan sepenuhnya ditanggung pemerintah sebagai lembaga yang berkewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan masyarakat Indonesia.
“Saya sudah menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada DPR RI, khususnya kepada pimpinan DPR RI secara langsung, juga kepada pemerintah pusat. Semoga Bapak Ibu yang menjadi wakil rakyat di Jateng dan kepanjangan tangan partai yang ada di pusat, juga berkenan meneruskan tuntutan ini kepada wakil-wakil rakyat kita yang ada di pusat,” kata Ganjar dilansir dari kompas.com saat Rapat Paripurna DPRD Jateng dengan agenda Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Jateng periode 2019-2024 di Gedung Berlian, Senin (30/9/2019).
Melansir dari liputan6.com, kalangan ekonom membantah bahwa menurunnya performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah akibat dari aksi demo mahasiswa terhadap RUU KUHP dan UU KPK. Efek eksternal seperti negosiasi perang dagang disebut memberi pengaruh lebih besar ke pasar saham.
Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menyebut perang dagang masih on fire. Pasar saham yang melemah pun tak hanya di Indonesia, melainkan juga Nikkei dan Topix di Jepang, STI di Singapura, serta indeks Shanghai dan Shenzhen di China.
“Memang pelaku pasar masih menantikan awal Oktober, dimulainya kembali negosiasi dagang Amerika Serikat (AS) dan China. Tapi ada beberapa berita terbaru, di mana ada wacana dari pemerintah Amerika Serikat (AS) yang ingin membatasi investasi Amerika ke China, itu akhirnya bereaksi negatif dari pasar,” ujar Josua. (Siedoo)
