Nasional

Ketua DPR Dorong Kualitas dan Fasilitas Guru 3T Ditingkatkan

JAKARTA – Pemerintah pusat didorong melakukan optimalisasi perekrutan calon guru. Terutama, untuk guru yang akan ditugaskan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Dorongan itu berasal dari Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. “(Perekrutan) guna meningkatkan kualitas guru ke depannya," kata Bambang dilansir dari jpnn.com. Mantan aktivis mahasiswa ini mengimbau guru aparatur sipil negara maupun honorer…

Nasional

Tuntaskan Target UNBK 100%, Ketua DPR Harap Kemendikbud dan Kominfo Bersinergi

JAKARTA - Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)  tahun ini belum sepenuhnya dapat diikuti seluruh siswa. Sebanyak 39 persen peserta ujian masih manual alias Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP). Melihat kondisi ini, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo berharap ada sinergi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Komunikasi dan  Informasi (Kominfo) agar…

Nasional

Wow, 375 Juta Manusia Terancam Pindah Profesi

YOGYAKARTA – Era Revolusi Industri (RI) 4.0 sangat erat kaitannya dengan perkembangan informasi dan teknologi saat ini. Semua harus bersiap dalam menghadapi era yang serba cepat tersebut. Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universiras Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Prof. Dr. Catur Sugiyanto, M.A menyatakan di era RI 4.0, 75 – 375 juta manusia di dunia…

Nasional

Terorisme, Lampu Kuning Dunia Pendidikan

JAKARTA - Peristiwa terorisme telah merambah dunia pendidikan, utamanya perguruan tinggi. Hal ini seperti adanya penangkapan terduga teroris di Gelanggang Mahasiswa Fisipol Universitas Riau (UNRI) baru-baru ini. Hal itu sontak menjadi perhatian wakil rakyat yang duduk di DPR pusat. Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PPP Reni Marlinawati merasa prihatin. Ia melihat temuan Polri…

Nasional

Komen Bijak Ketua DPR Soal Guru Honorer

JAKARTA - Diangkatnya guru honorer menjadi PNS, sirna sudah. Untuk menjadi PNS, mereka harus melalui tes seleksi. Tentunya, gaji mereka tetap masih tergolong jauh dari kata layak, di kisaran Rp 150 ribu sampai Rp 500 ribu. Gajinya jauh dari harapan, sama sekali belum menyentuh upah minimum kabupaten/kota (UMK). Hal itu mengundang keperihatinan dari Ketua DPR…