JAKARTA – Mendatangkan pimpinan perguruan tinggi di Indonesia masih menjadi perbincangan hangat. Langkah impor rektor asing dituding menunjukkan bukti ketidaksanggupan Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) dalam memodernisasi kampus negeri yang ada.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan upaya meningkatkan ranking perguruan tinggi negeri merupakan tugas dari kementerian tersebut dan bukan menjadi tanggung jawab pihak asing.
Dinyatakan, yang bertanggungjawab regulatif dan konsep operasionalnya ada pada pemerintah sebagai pembuat undang-undang dan sebagai pengelola sektoral.
“Menristekdikti adalah pengelola sektoral, kenapa dia tidak memakai kekuatan politiknya untuk mengelola sektor itu sehingga sektor itu menjadi maju. Bukannya malah lepas tangan kepada orang lain,” tandas Fahri.
Fahri mengatakan, pemerintah harus memiliki konsep yang jelas dalam meningkatkan kualitas dan ranking perguruan tinggi. Konsep itu lantas dijalankan Kemenristekdikti sebagai institusi pengelola sektor pendidikan di perguruan tinggi.
“Seharusnya konsep memodernisasi kampus itu datangnya dari pemerintah, bukan pihak asing,” ujarnya.
Diketahui, guna meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia agar memiliki daya saing tingkat internasional, pemerintah berencana akan mendatangkan rektor asing yang berkualitas.
Saat ini terdapat 4.700 perguruan tinggi di Indonesia, namun yang masuk daya saing dunia hanya tiga perguruan tinggi saja. Salah satu tujuan pemerintah mengimpor rektor asing tersebut adalah untuk meningkatkan ranking perguruan tinggi Indonesia agar masuk dalam 100 universitas terbaik dunia.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menilai wacana Kemenristekdikti terkait rektor dari warga negara asing (WNA) untuk memimpin perguruan tinggi sebagai ironi kemandirian bangsa. Menurutnya, Indonesia harus memperbaiki sumber daya manusia sendiri.
“Untuk mendorong PTN bisa masuk 100 besar peringkat dunia, pemerintah harus fokus pada pengembangan SDM lokal secara lebih baik, bukan malah mengambil sesuatu yang belum tentu baik. Karena baik bagi negara lain, belum tentu baik bagi Indonesia. Ada variabel lain yang mesti dianalisa,” ungkap Sutan.
Sutan mengaku tidak setuju dengan wacana tersebut. Menurutnya, lebih baik merekrut akademisi Indonesia yang saat ini sedang bekerja di luar negeri.
“Saya tidak setuju dengan impor rektor asing, apapun bunyinya. Meski kita punya kelemahan, tentu kita punya kekuatan untuk memperbaiki, bukan malah mengimpor, apalagi di lembaga akademisi,” tegasnya. (Siedoo)
