Siedoo, Akademisi dari Universitas Indonesia (UI) membawa nama harum Bangsa Indonesia di kancah internasional. Dia adalah Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ.
Dalam Kongres International Institute of Administrative Science (IIAS) 2019 di Singapura, pekan lalu, ia menerima penghargaan The Braibant Lecture 2019 yang diberikan Presiden IIAS Prof. Dr. Geert Bouckaert.
Prof Eko tercatat sebagai orang ketiga di Asia yang memperoleh penghargaan serupa, setelah Akira Nakamura (2010) dan Pan Suk Kim (2016).
Prof Eko menuturkan, reformasi administrasi publik berperan sangat penting, stratejik. Bahkan menjadi prasyarat dalam memperkuat benefit demokrasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Ditekankan, pentingnya menentukan arah kebijakan yang tepat untuk perkembangan tata kelola di Asia maupun global melalui reformasi administrasi publik. Administrasi publik merupakan enabling factor dalam pembangunan bangsa dan negara.
“Kita harus mengambil sisi positif dari Western, Chinese, dan Islamic Public Administration untuk menghadapi tantangan governansi global di era yang serba 4.0 ini,” katanya melansir dari ui.ac.id.
“Harus kemanakah kita pergi setelah ini? yaitu bagaimana kita menyeimbangkan demokrasi dengan meritokrasi, mencari titik tengah antara administrasi publik Barat dengan non-Barat untuk mencapai demokrasi yang berorientasi kepada hasil, serta membangun administrasi yang bersifat trans-nasional,” tambahnya.
The Braibant Lecture merupakan penghargaan paling bergengsi yang diberikan oleh International Institute of Administrative Science (IIAS) bagi individu yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu administrasi di kancah global.
Nama The Braibant Lecture diambil dari Guy Braibant, mantan presiden IIAS dan tokoh penting dalam perkembangan Ilmu Administrasi Publik.
Kongres IIAS 2019 bertemakan “Effective, Accountable, and Inclusive Governance” diselenggarakan di Nanyang Technological University (NTU) Singapura. Hadir kesempatan ini lebih dari 400 akademisi serta praktisi mancanegara.
Kongres diselenggarakan setiap tahun untuk menelaah berbagai tantangan dan peluang dalam pengelolaan pemerintahandi berbagai belahan dunia.
Selain itu, kongres ini merupakan wadah pertukaran ide untuk mengombinasikan dinamisme ekonomi dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, baik negara maju maupun berkembang. (*)
