JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengungkapkan gagasan untuk mengundang guru atau pengajar dari luar negeri guna mengajar di Indonesia, Kamis (9/5/2019). Gagasan Puan untuk mengundang guru dari luar negeri itu dipertanyakan sejumlah organisasi guru. Salah satunya datang dari Ikatan Guru Indonesia (IGI).
“Rencana Ibu Puan mengimpor guru dari luar negeri sungguh membuat saya bingung,” kata Ketum IGI Muhammad Ramli Rahim, dilansir jpnn.com.
Rahim menyebutkan, jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) saat ini ada 429. Itu terdiri dari 46 LPTK Negeri dan 383 LPTK Swasta. Jumlah mahasiswa keseluruhannya mencapai 1.440.770 orang.
“Padahal kebutuhan guru kita setahun hanya 40.000 guru, sementara lulusan pendidikan guru 300 ribu guru per tahun. Surplus, tapi ini kita malah mau ‘impor’ guru, sungguh mengerikan dan mengherankan,” tegas Ramli di Jakarta, Sabtu (11/5/2019), seperti diwartakan medcom.id.
Sementara Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim ikut menyoal rencana Menko PMK Puan Maharani tersebut. FSGI menerima banyak keluhan dan kekhawatiran dari beberapa guru di daerah terkait rencana tersebut.
“Sebagai organisasi guru, kami menerima banyak pengaduan soal impor guru ini. Pada intinya ada empat hal menjadi catatan kritis kami para guru. Yang pada dasarnya khawatir dan memertanyakan urgensi rencana tersebut,” kata Satriwan dikutip jpnn.com, Sabtu (11/5/2019).
FSGI khawatir wacana tersebut akan berdampak terhadap motivasi guru dalam mengajar di kelas nantinya. Sehingga, penjelasan lebih detail dari Kemenko PMK juga penting, agar informasi yang berkembang tidak simpang siur.
Satriawan menyampaikan, jika alasan impor guru adalah nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) secara nasional yang masih rendah, harus dievaluasi. Karena menjadi kewajiban Kemenko PMK (Kemdikbud dan Kemenag) untuk memberdayakan dan melatih guru-guru yang ada di dalam negeri.
Timbulkan Problem Baru
Ketua Umum IGI Muhammad Ramli Rahim mengatakan, selain meresahkan para guru, rencana tersebut akan menimbulkan problem baru. Problem pendidikan karakter pun tidak akan maksimal dengan guru asing. Kecuali jika ingin mengubah karakter siswa Indonesia menjadi karakter asing.
“Pendidikan karakter harus diberikan oleh semua guru. Bukan hanya guru mata pelajaran tertentu,” kata Ramli, Ahad (12/5/2019).
Daripada melakukan impor guru, lanjutnya, lebih baik dosen-dosen diganti semuanya dengan dosen luar negeri. Biar mampu menghasilkan guru-guru terbaik jika asumsinya orang luar negeri lebih baik dari guru Indonesia.
“Lalu mengapa Indonesia tidak memaksimalkan potensi yang ada untuk lebih baik? Atau begini saja, jika guru harus impor, bagaimana kalau sekalian saja menteri kita juga impor?” sindir Ramli dilansir telusur.co.id. (Siedoo)
