SURABAYA – Buah pemikiran profesor menjadi solusi beragam permasalahan yang dihadapi bangsa. Bertujuan memaksimalkan peran profesor, Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Majelis Dewan Profesor Perguruan Tinggi (MDGB PTNBH) bersama Dewan Profesor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (DP ITS) gelar Profesor Summit (PS) di Hotel Swiss-Belinn Manyar, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (4/4).
PS yang diawali dengan sidang pleno berlangsung selama dua jam tersebut. Yang dibahas beberapa poin penting mengenai latar belakang acara besar yang kali pertama di Indonesia ini. Peran penting profesor atau guru besar sebagai aset bangsa menjadi sorotan utama selama sidang pleno berlangsung.
Sekretaris Dewan Profesor ITS, Prof Dr Ir Imam Robandi MT mengatakan, dalam sidang pleno ini dibahas dua topik penting. Pertama, pergantian pengurus MDGB PTNBH dengan ditandainya penyerahan kursi pimpinan dari Prof Dr Ir Muhammad Yusram Massijaya MS dari IPB kepada Prof Dr Ir H Nadjadji Anwar MSc dari ITS.
“Dengan demikian, pergantian pimpinan ini turut menandai umur MDGB PTNBH yang menginjak tahun kedua ini,” tutur dosen Departemen Teknik Elektro ITS ini.
Selain itu, lanjut Imam, topik kedua yang dibahas sekaligus menjadi pembahasan panjang dalam sidang pleno ini adalah peran profesor bagi kemajuan bangsa. Profesor sebagai aset bangsa memiliki dampak yang sangat besar bagi kemajuan bangsa apabila dapat diwadahi secara khusus.
“Terdapat tiga peran penting profesor yang dibahas dalam sidang pleno ini, yakni perannya bagi bangsa, bagi perguruan tinggi masing-masing, serta perannya dalam pengembangan ilmu itu sendiri,” jelasnya.
Bagi bangsa sendiri, menurut Imam, profesor yang meliputi berbagai macam cabang keilmuan memiliki potensi besar dalam pengembangan beragam sektor dalam pembangunan. Pemikiran-pemikirannya dapat dijadikan acuan pemerintah dalam upaya membangun dan memperbaiki negeri.
“Sedangkan output dari pemikiran profesor ini nantinya diusulkan kepada pemerintah untuk dipertimbangkan kembali hingga menjadi sebuah kebijakan. Sebab, upaya realisasi suatu kebijakan bukanlah hal yang mudah,” paparnya.
Terlebih, jika berbicara jumlah, negeri ini mempunyai sekitar 5.500 profesor dari 250 juta penduduk. Di mana 45 persen jumlah profesor berada di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yaitu ITS, ITB, UI, UGM, UNDIP, IPB, UNPAD, USU, UNHAS, UPI, dan UNAIR. Para profesor ini pun juga menaungi banyak bidang yang menjadi sektor pembangunan Indonesia. Netralitas para profesor yang tidak berpihak pada pihak manapun menjadi alasan segala hasil pemikirannya dipastikan menjadi bahan pertimbangan pemerintah.
Forum ini, imbuh Imam, menjadi wadah para profesor bangsa untuk bersatu dan bersinergi membangun bangsa untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab, selama ini para profesor dengan segudang inovasi ini banyak yang masih terkurung di perguruan tinggi masing-masing.
“Melalui sidang ini, ditegaskan pula bahwa inovasi para profesor kini harus dapat diaplikasikan secara luas dan menjadi kebijakan nasional, bukan lagi daerah,” tandasnya.
Di hari yang sama, usai sidang pleno dilakukan juga kunjungan ke kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya di gedung Siola dan dilanjutkan makan malam bersama di rumah dinas Wali Kota Surabaya. Hal ini bertujuan menunjukkan kepada para profesor yang ahli di bidang masing-masing, tentang peran dan perkembangan Kota Surabaya sebagai sampel dalam penerapan konsep smart city.
Dari kunjungan ini, diharap bisa menjadi wadah bertukar pikiran dan pemberian informasi yang dapat diterapkan di tempat masing-masing.
“Nantinya para profesor ini bisa mengadopsi atau justru memberi inovasi baru di tempatnya masing-masing,” ucapnya.
Selain sidang pleno, rangkaian kegiatan lainnya pada hari berikutnya yaitu International Keynote Speeches, Forum Group Discussion (FGD), Seminar Karya-karya Inovasi, dan Seminar Melalui Presentasi Poster.
“Ada tujuh bidang strategis yang dibahas, yaitu Desa sebagai Pusat Ekonomi dan Pariwisata, Konsep Penyediaan Energi Masa Depan, Ketahanan Pangan, Grand Design Transportasi Indonesia, Kesehatan dan Jaminan Sosial Masyarakat, Pendidikan Nasional, dan Pelestarian Budaya Nusantara,” pungkasnya. (Siedoo)
