LANGKAT – Kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (pemda) untuk menyukseskan realisasi program-program prioritas pemerintah sangatlah penting. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad mengimbau, agar pemerintah daerah dapat meningkatkan partisipasi dan dukungan untuk menyukseskan Program Indonesia Pintar (PIP).
“Yang pertama, kami berharap agar pemerintah daerah melakukan validasi data siswa yang menerima KIP (Kartu Indonesia Pintar). Kedua, begitu SK penerima sudah diterima, segera melakukan koordinasi dengan bank penyalur agar lebih cepat dicairkan,” kata Hamid.
Salah satu terobosan dari PIP adalah menjadikan KIP sekaligus sebagai kartu yang dapat digunakan di anjungan tunai mandiri (ATM). “Sehingga tidak lagi ada kesalahan nama dan seterusnya itu. Karena selain kami yang melakukan validasi, pihak bank juga melakukan pengecekan,” ujar Dirjen Hamid.
Dinyatakan, dengan menjadikan KIP sekaligus sebagai kartu ATM mendorong upaya pemerintah untuk melaksanakan literasi finansial bagi siswa sekolah. Selain mengambil dana manfaat. Pihaknya juga mendorong anak-anak untuk menabung. Jadi jangan sampai ketika dapat, lalu diambil semuanya. Diusahakan untuk ditabung.
“Jadi KIP ini bukan sekadar menyalurkan dana bantuan, tetapi juga membuat mereka ikut menabung, berhemat, juga bagaimana membuat perencanaan dengan dana yang tersedia itu,” jelasnya.
Mendatang, Kemendikbud akan mengembangkan sistem monitoring PIP secara daring atau online. Sehingga, pengawasan dapat dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, lebih transparan, akuntabel, dan lebih real time.
Terkait, Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan yang diselenggarakan Kemendikbud bersama pemda menjadi salah satu upaya mendorong percepatan pencairan dana manfaat bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga ekonomi lemah tersebut.
“Yang 2018 sekarang ini sedang berjalan, sekitar 85 persen (pencairannya). Dan dalam waktu dekat dapat kita selesaikan. Ketika anak-anak sudah melakukan aktivasi dari tabungan PIP yang mereka terima,” jelas Hamid.
Kemendikbud juga tak berhenti dalam memberikan bantuan pendidikan. Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dikucur bantuan senilai Rp 502 miliar. Bantuan tersebut terdiri dari Program Indonesia Pintar (PIP) senilai Rp 48,93 miliar, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp 186,031 miliar.
Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik senilai Rp 24,96 miliar; Tunjangan Profesi Guru (TPG) senilai Rp 220,17 miliar; Tunjangan Khusus senilai Rp 8,578 miliar; Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Rp 387 juta; Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) senilai Rp 8,895 miliar; dan Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan senilai Rp 4,023 miliar.
Bupati Langkat mengapresiasi kesediaan Kemendikbud untuk menjadikan Kabupaten Langkat sebagai salah satu lokasi Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019. Sekaligus, berterima kasih atas kucuran anggaran pendidikan dan kebudayaan yang cukup besar di wilayah yang dipimpinnya.
“Harapan kami, perhatian yang besar tersebut akan mampu meningkatkan daya juang para guru maupun peserta didik untuk saling memberi dan menimba ilmu untuk kejayaan negara,” ujar Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. (Siedoo)
