MATARAM – Hasil seleksi kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) masih belum juga diumumkan, termasuk di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ini artinya mereka masih belum bisa bekerja sebagai penyandang status P3K. Pengumumannya dimungkinkan setelah gelaran Pilpres dan Pileg pada 17 April 2019.
“Mungkin tunggu Pilpres klir dulu,” kata Kepala Dinas Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati dilansir dari lombokpost.net.
Pemkot Mataram sudah melakukan seleksi P3K. Dari 66 orang yang mengikuti seleksi, tercatat 58 orang yang memenuhi passing grade. Namun hingga kini para peserta yang memenuhi passing grade belum diumumkan.
Menurutnya, P3K ini belum mulai bekerja erat karena keuangan daerah atau APBD. Di Kota Mataram sendiri sebut Nelly, tergolong kecil jumlah P3K yang diterima.
“Kalau kita sedikit. Tidak ada masalah,” sebutnya.
Hingga kini secara nasional hasil seleksi kelulusan P3K belum diumumkan. Pemerintah baru akan mengumumkan jika semua pemerintah daerah (pemda) yang menggelar P3K menyerahkan revisi usulan P3K. Terhitung Senin 18 Maret 2019, baru 322 pemda yang menyerahkan revisi usulan ke pemerintah pusat. Secara nasional seleksi P3K diantaranya untuk formasi tenaga K2 dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan pertanian.
“Baru sebanyak 322 pemda yang telah menyerahkan revisi usulan tersebut (P3K) dari total 370 pemda yang melaksanakan seleksi P3K,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB,) Syafruddin dilansir dari menpan.go.id.
Sementara, pengumuman kelulusan untuk P3K dosen dan tenaga kependidikan Kemenristekdikti telah dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2019. Sedangkan pengumuman akhir kelulusan untuk P3K dari pemerintah daerah akan dilakukan dalam waktu segera. Setelah, keseluruhan pemda menyampaikan revisi usulan kebutuhan P3K per kelompok jabatan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan jumlah peserta seleksi yang memenuhi passing grade.
“Seluruh rangkaian tes tanggal 23 dan 24 Februari tersebut menggunakan CAT (Computer Assisted Test) yang tersebar di 417 lokasi untuk melayani 23 pemerintah provinsi, 347 pemerintah kabupaten/kota, dan 35 PTNB Kemenristekdikti,” ungkapnya. (Siedoo)
