MAGELANG – Dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia, baru 177 di antaranya yang memperoleh penghargaan Kota Layak Anak (KLA). Diharapkan tahun 2030 semua kabupaten/kota mendapat penghargaan KLA, agar hak-hak anak bisa terpenuhi untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan predikat KLA, pemerintah kabupaten/kota berupaya dengan berbagai inovasi. Termasuk belajar ke daerah lain. Seperti dilakukan Pemerintah kota (Pemkot) Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dipilihlah Kota Magelang, Jawa Tengah sebagai rujukan Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin belajar mengenai KLA, Kamis (21/2/2019).

Dilansir dari tribunnews.com, sebanyak 20 orang dari Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin menyambangi kota dengan julukan ‘Kota Sejuta Bunga’ ini. Mereka menanyakan bagaimana peran pemerintah dalam mewujudkan KLA.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Budi Jaya yang memimpin rombongan menuturkan, pihaknya terinspirasi dengan Kota Magelang yang telah beberapa kali meraih penghargaan KLA. Rombongan diterima Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMPKB) Kota Magelang Retno Rini Sariningrum. (antaranews.com)

“Banjarmasin sebenarnya sudah pernah dapat penghargaan KLA tapi masih madya. Kami ingin tahu, bagaimana caranya Kota Magelang bisa meraih penghargaan hingga tingkat nindya,” ungkap Budi.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMPKB) Kota Magelang, Retno Rini Sariningrum menerangkan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam mewujudkan KLA.

“Dibutuhkan peran serta masyarakat, organisasi masyarakat (ormas) dan dunia usaha,” tuturnya dilansir suarabaru.id.

Dia menjelaskan, penghargaan KLA sudah diraih Kota Magelang sejak tahun 2014. Mulai dari tingkat Pratama hingga Nindya. Anugerah KLA tersebut tidak sekedar mendapat hadiah atau penghargaan saja. Namun lebih pada bagaimana komitmen Pemkot  Magelang dalam pemperjuangkan hak-hak anak.

Retno menyebutkan, Pemkot Magelang selama ini telah melakukan berbagai inovasi dalam mewujudkan KLA. Seperti balita menabung, pusat pembelajaran keluarga (puspaga), diskon belanja dengan Kartu Ibu dan Anak (KIA), wisata air mancur, penerapan jam belajar masyarakat dan pemugaran kamar anak.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pemenuhan hak anak. Termasuk di dalamnya pemugaran kamar anak.

“Saat ini kami tengah berusaha untuk mendapatkan penghargaan KLA tingkat utama. Tidak mudah, dibutuhkan perjuangan bersama,” tandas Retno. (Siedoo)