JAKARTA – Tenaga honorer K2, termasuk di dalamnya tenaga pendidik, yang salah instansi ketika mendaftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) otomatis akan gugur. Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Mohammad Ridwan menyatakan dalam seleksi jangan sampai salah masuk formasi. Pihaknya tidak mungkin punya solusi untuk setiap kesalahan yang dilakukan pelamar.
“Jadi otomatis tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya,” katanya dilansir dari jpnn.com.
Dinyatakan, hasil seleksi administrasi P3K tahap I sudah diumumkan Kamis (21/2/2019). Hasil verifikasinya bisa dilihat di portal SSCASN BKN atau dicek langsung ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Hasil seleksi administrasi P3K tahap satu bisa dilihat dengan login ke web SSCASN. Namun, ini bisa dilakukan jika BKD sudah melakukan “klik final”,” jelasnya.
Melansir dari @BKNgoid, pada Kamis (21/2/2019), dari 90.580 pelamar P3Kyang submit dokumen, 73.394 pelamar telah dinyatakan memenuhi persyaratan. Sedangkan 14.855 pelamar P3K masih belum diverifikasi dan 105 sisanya dilaporkan salah instansi.
“#SobatBKN, berikut mimin update perkembangan tahap verifikasi seleksi administrasi penerimaan P3K Tahap I, dari 90.580 pelamar yang submit dokumen sebanyak 73.394 pelamar telah dinyatakan memenuhi persyaratan per 21 Februari 2019.
#P3K2019
#2019JadiASN
#BKNSemangatUntukNegeri,” cuit BKN.
Melansir dari sindonews.com, Ridwan mengatakan ada berbagai alasan mengapa para pelamar dinyatakan tidak lolos administrasi. Salah satunya adalah ada yang salah melamar instansi.
“Tidak memenuhi syarat macam-macam penyebabnya. Misalnya harus minimal S1, ternyata belum S1. Lalu seharusnya melamar di Kabupaten Sumenep malah ke Kabupaten Bangkalan. Atau juga salah sekolah. Kan tempatnya bukan disitu,” jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa seleksi selanjutnya akan dilakukan pada tanggal 23-24 Februari besok. Tes akan dilakukan di masing-masing instansi dengan menggunakan sistem computer asissted test (CAT) ujian nasional berbasis komputer (UNBK) Kemendikbud.
“Tesnya dilakukan secara serentak di daerah yang membuka pendaftaran. Karena menggunakan UNBK maka bulan Februari harus selesai. Karena bulan Maret akan digunakan untuk ujian nasional (UN) SMA/SMK. Hasil seleksi tetap akan dikelola BKN,” paparnya.
Sementara itu terkait soal seleksi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Syafruddin mewakili panitia seleksi nasional (panselnas) sebelumnya menerima penyerahan 1.310 soal seleksi PPPK tahap pertama dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Soal yang diserahkan tersebut terdiri dari soal kompetensi manajerial 530 soal, kompetensi sosio kultural 130 soal, uji kompetensi teknis 520 soal, dan wawancara tertulis 130 soal. (Siedoo)
