JAKARTA – Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk mengatasi persoalan tenaga honorer dirasa kurang tepat. Sebab ada penilaian, solusi yang paling tepat adalah revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Anggota Komisi X DPR Moh Nizar Zahro menilai belum terlambat bagi pemerintah untuk membatalkan seleksi P3K untuk honorer K2.
“Solusi bagi honorer K2 yang paling tepat adalah merevisi UU ASN,” katanya dilansir dari jpnn.com.
Dinyatakan, dari penerimaan tersebut seolah belum siap. Sebab, payung hukum berupa Peraturan Menteri PAN-RB belum siap, serta sistem pendaftaran online yang belum bisa digunakan.
Koordinator Wilayah Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) Maluku Utara Said Amir mengungkapkan, setelah dia membuka portal sscasn.bkn.go.id, dan berkoordinasi dengan sesama K2, terungkap kalau banyak rekannya tidak masuk database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Ini aneh bin ajaib. Katanya P3K tahap satu buat honorer K2 tapi kenapa jumlah kami kalah banyak dengan guru Kementerian Agama dan penyuluh pertanian lapangan (PPL) Kementan?,” tandasnya.
Melansir dari menpan.go.id, berdasarkan database Badan Kepegawaian Nasional (BKN) tercatat bidang kesehatan 5.527 orang, dan guru/dosen 129.938 orang.
Adapun penyuluh pertanian, tercatat 15.355 orang. Terdiri dari penyuluh pertanian yang direkrut pemda 454 orang dan penyuluh pertanian yang direkrut Kementerian Pertanian 14.901 orang. Dari jumlah itu dalam tahap I perekrutan P3K hanya 75.000 formasi.
Meski ada kritik, agar seleksi P3K mau dibatalkan, pemerintah tetap akan melangsungkan proses seleksi tersebut.
Kepala Biro Humas BKN, Muhammad Ridwan memberi sedikit bocoran mengenai tahapan tes seleksi untuk P3K tersebut. Seleksi tersebut tidak akan ada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
Dinyatakan, meskipun tidak akan ada SKD, namun para calon P3K tetap akan melaksanakan Computer Assisted Test (CAT).
“Kisi soalnya nanti tidak akan SKD. Jadi setelah seleksi administrasi akan ada seleksi manajerial, sosio kultural dan teknis,” katanya dilansir liputan6.com.
Ridwan menambahkan test ini tidak akan sesusah SKD pada seleksi CPNS 2018 lalu.
“Nanti soalnya dijamin tidak susah, misal untuk guru ya akan di tes mengenai guru lagi. Tapi kan itu udah menjadi kegiatan mereka sehari-hari,” ujarnya. (Siedoo)
