JAKARTA –Setelah dinyatakan tidak ada masalah dalam penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), kini sudah ada angin segar soal kapan dibukanya rekrutmen abdi negara tersebut. Pendaftarannya sudah di depan mata, akan mulai dibuka 8 Februari 2019.
“Pemerintah akan memulai proses penerimaan PPPK dari penyuluh pertanian pada 8 Februari 2019,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin melansir dari jpnn.com.
Sayangnya, perekrutan tersebut tidak untuk umum, khusus untuk tenaga honorer K2, seperti dari bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Perekrutan tenaga honorer penyuluh pertanian menjadi PPPK, akan dilaksanakan bersamaan dengan penerimaan tenaga honorer K2 dari bidang pendidikan, dan kesehatan.
Di sisi lain, jelang pendaftaran P3K, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng, segera mengumpulkan seluruh honorer K2. Hal ini dilakukan untuk mensosialisasikan rencana pemerintah melakukan rekrutmen P3K..
Kepala BKD Kotim Alang Arianto menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki, jumlah pegawai berstatus tenaga kontrak di Pemkab Kotim sekitar 2.673 orang. Terdiri dari guru, tenaga medis, dan pegawai di SOPD.
“Prosesnya seleksinya kurang lebih sama dengan CPNS, namun harus disampaikan kepada mereka sehingga akan dikumpulkan dalam waktu dekat ini. Mereka akan dikumpulkan di Gedung Serbaguna,” jelas Alang seperti diberitakan radarsampit.com.
Pemkot Tegal juga rencana akan membuka rekrutmen P3K. Hal ini mendapat dukungan penuh Komisi I DPRD setempat. Meski begitu, rekrutmen yang akan digelar diminta terbuka untuk umum dan memprioritaskan pegawai non PNS yang telah mengabdi bertahun-tahun.
Ketua Komisi I Heri Budiman mengatakan dasar rekrutmen yakni PP No 49 Tahun 2018 tentang Menajemen P3K bersama BKD. Mekanisme rekrutmen sama seperti PNS, ada kualifikasi dan persyaratannya.
“Harapannya nanti bisa menghasilkan PPPK yang profesional,” kata Heri Budiman dilansir dari radartegal.com.
Terkait itu, kata pria yang akrab disapa Herbud itu, komisinya berharap rekrutmen benar-benar dilakukan secara terbuka. Sehingga siapapun nantinya bisa ikut dalam proses seleksi.
“Namun, kami juga berharap ada prioritas bagi mereka pegawai honorer yang sudah lama mengabdi,” tegas Herbud. (Siedoo)