JAKARTA – Banyak topik yang dibahas dalam pertemuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Keuangan. Antara lain, mengenai guru honorer, revitalisasi SMK, dana perwalian kebudayaan serta penggunaan teknologi dan informasi dalam pembelajaran.
Pertemuan dihadiri oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, berlangsung di kantor Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta.
Mendikbud menyampaikan bahwa guru honorer masih sangat dibutuhkan sebagai guru pengganti karena adanya guru yang pensiun, penambahan sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, atau sebagai pengganti guru yang meninggal maupun mengundurkan diri.
“Namun karena ada moratorium maka berakibat pada penumpukan. Oleh karena itu, kami ingin menyelesaikan masalah guru honorer agar kami bisa mengangkat guru dengan jalur reguler,” ujar Mendikbud, Muhadjir Effendy dikutip dari laman kemdikbud.go.id.
Mendikbud menjelaskan, guru-guru honorer ini akan direkrut kemudian dilatih lagi agar kemampuannya meningkat. Mendikbud sudah membicarakan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), kalau bisa honornya diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU).
“Jangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena pasti nanti sulit,” ujar Muhadjir.
Dijelaskan Mendikbud, Kemendikbud sudah melakukan sensus terhadap guru honorer. Dari hasil sensus tersebut, dari 736 ribu guru honorer, ternyata 30 ribu guru honorer di antaranya sudah tidak ada di sekolah.
“Sehingga kami melakukan pembersihan data untuk menghapus yang sudah tidak lagi menjadi guru honorer,” ujar Mendikbud.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani, menyambut positif dan mendukung langkah-langkah yang ditempuh Mendikbud dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
“Saya setuju dan mendukung agar ada semacam kemampuan influence dari pusat untuk bisa mempengaruhi. Atau bahkan memaksa daerah untuk bisa meningkatkan kualitas dan compliance (pemenuhan) mereka terhadap standar-standar yang kita inginkan,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan persoalan guru sebenarnya terkait juga dengan lokasi, sebab rasio antara jumlah guru dengan murid sudah bagus, tapi lokasinya tidak merata.
“Yang perlu kita benahi adalah tata kelolanya. Saya hanya titip satu hal saja agar tata kelola guru ke depannya efisien dan tidak menimbulkan biaya tinggi maupun korupsi. Selain itu, jumlah guru juga perlu mencocokkan dengan kebutuhan guru mata pelajaran, jangan sampai salah,” jelas Menkeu.
Didorong menjadi BLUD
Sejalan dengan program Presiden yang memprioritaskan pembangunan SMK Maritim, Pertanian, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, maka Kemendikbud berencana merekrut guru SMK dengan sistem kontrak dari kalangan profesional bersertifikat.
“Ada mata pelajaran yang ilmunya tidak bisa didapat hanya dari sekolah, melainkan harus dari pengalaman kerja, misalnya mualim kapal. Jadi biasanya para profesional ini mengambil cuti selama dua tahun. Ini bisa kita gunakan untuk mereka mengajar di SMK. Setelah selesai kontrak maka mereka akan kembali ke profesi semula,” jelas Mendikbud.
Mendikbud menambahkan, saat ini sudah ada SMK yang mempunyai teaching factory, dan sudah diizinkan untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Teaching factory artinya dia sudah sesuai sistemnya dengan partner industrinya dan sudah mendapatkan pendapatan. Oleh karena itu, revitalisasi yang kita kembangkan adalah bagaimana mendorong mereka untuk menjadi BLUD. Jadi kita investasikan lalu bisa kita lepas,” ujar Mendikbud. (Siedoo)
