PAPUA – Selain akan digelar perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), di bulan Februari ini juga akan digelar perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pihak yang akan membuka CPNS adalah Pemerintah Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat, prioritas untuk putra asli Papua.
“Jumlah 80 persen adalah orang asli Papua dan 20 persen adalah non – Papua yang lahir dan besar di kabupaten Tambrauw,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tambrauw Mhates Wosiri sebagaimana ditulis antaranews.com.
Rencananya pendaftaran CPNS dibuka 11-28 Februari 2019. Formasi yang dibutuhkan 300 orang. Menurutnya, formasi CPNS diprioritaskan tenaga guru dan kesehatan. Sebab, kedua bidang tersebut sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.
“Tenaga kesehatan dan guru yang direkrut harus siap menjalankan tugas di daerah pedalaman yang sarana dan prasarana masih belum memadai. Sehingga ada keadilan bagi masyarakat,” kata dia.
Melansir dari tabloidjubi.com, Bupati Tambrauw, Gabriel Asem, meminta rekrutmen PNS diprioritaskan tenaga kesehatan dan guru karena daerah ini masih sangat kekurangan dua profesi tersebut. Layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat harus maksimal.
“Tenaga kesehatan dan guru yang direkrut pula harus siap menjalankan tugas di daerah pedalaman yang sarana dan prasarana masih belum memadai,” kata dia.
Pendaftaran CPNS juga digelar Pemerintah Provinsi Papua Barat. Untuk pengumuman pendaftaran digelar 4 – 8 Februari. Pendaftaran 11-28 Februari. Pengumuman hasil pendaftaran 1 – 17 Maret.
Lalu pada 18 Maret dilakukan tes secara off line. Pengumuman hasil seleksi di direncanakan setelah Pemilu 2019.
“Pengumuman kelulusan dilakukan rencana setelah pemilu,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat, Yustus Meidodga, dilansir dari papuakini.co.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana menjawab usulan yang disepakati oleh Gubernur Papua Barat Lukas Enembe dengan Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRP, dan 28 bupati dan satu wali kota Papua mengenai penyelenggaraan seleksi CPNS. Salah satu usulannya adalah seleksi secara manual, bukan online alias offline.
Seleksi itu bahkan sempat dinyatakan diundur karena pemerintah daerah tak sepakat dengan sistem seleksi yang saat ini dijalankan di wilayah-wilayah lain di Indonesia.
“Rasa-rasanya tidak ada masalah kalau kita masih mau pakai sistem yang ada sekarang. Penolakan itu mungkin karena lebih ketidaktahuan akan sistem ini,” papar Hima melansir dari cnnindonesia.com.
Hima mengatakan, jika masih ada beberapa poin dari sistem seleksi saat ini yang dianggap menyulitkan masyarakat Papua, maka pihaknya siap memodifikasi sesuai dengan daerah sejauh tak mengurangi transparansi sistem. Namun, bukan permasalahan tes online yang tetap harus dilaksanakan di titik titik yang telah disiapkan.
“Kalaupun masih ada kesulitan mereka dalam melaksanakan sistem tersebut kita akan modifikasi sesuai dengan daerahnya. Misalnya saja untuk pendaftaran menggunakan NIK, kalau memang di Papua banyak orang tidak memiliki NIK kita akan gunakan metode yang lain. Misalnya kita akan pakai ijazah atau tanggal lahir untuk itu,” ujarnya. (Siedoo)
