JAKARTA – Banyak perguruan tinggi yang masih belum terakreditasi dengan baik. Hal ini karena tidak semua perguruan tinggi berada di bawah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), dikelola dengan maksimal. Demikian penilaian dari Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah.
“Permasalahannya adalah tidak semua perguruan tinggi berada di bawah Kemenristekdikti, namun ada yang di bawah kementerian lainnya. Sehingga ini yang harus kita cari lebih dalam, bagaimana mereka mengelolanya dengan baik,” katanya dilansir dari dpr.go.id.
Di tahun 2019, perempuan berjilbab ini berharap, perguruan tinggi sudah didominasi dengan akreditasi B, karena di tahun 2018 masih banyak perguruan tinggi yang didominasi akreditasi C. Menurutnya perlu adanya dorongan dan kerja sama dari berbagai pihak.
“Tahun 2018 itu sekitar 60 persen perguruaan tinggi didominasi dengan akreditasi C, dan di tahun 2019 ini kita harus bekerja sama dengan berbagai pihak agar akreditasinya didominasi B. Sehingga dengan selanjutnya dominasinya akan terus menaik dan mencapai puncak,” katanya.
Dicontohkan, ijazah dan akreditasi akademi maritim dikeluarkan oleh Kemenristekdikti. Namun jika tidak mempunyai sertifikasi, membuat lulusannya tidak bisa melaut, dan sertifikasi tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.
“Hal tersebut harus dijadikan satu, agar lebih mudah,” tandasnya.
Sementara itu, Kemenristekdikti mendorong rektor dan direktur mengelola perguruan tinggi negeri (PTN) secara efisien. Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, sebagai rektor atau direktur PTN harus paham bidang akademik, sumber daya dan keuangan, kemahasiswaan, penelitian, dan kesejahteraan pegawai di lingkungan kerjanya.
“Seorang ‘CEO’ harus tahu way of activity institute (cara kerja lembaga),” ujar dia dilansir dari rebuplika.co.id.
Nasir mengatakan perguruan tinggi memilki tiga klasifikasi. Pertama, teaching university (mengajar universitas). Ciri PTN masuk klasifikasi ini, yakni hanya menyelesaikan proses-proses pembelajaran.
Ia berujar rektor atau direktur perguruan tinggi itu cenderung lebih memperhatikan kuantitas tingkat lulusan mahasiswanya, kompetensi mahasiswa, proses pembelajaran SDM, dan fasilitas yang dimiliki.
Kedua, research university (universitas riset). Kelompok ini memiliki kualifikasi lebih tinggi daripada teaching university. Ketiga, entrepreneur university (universitas pengusaha). Konsep kampus itu tengah dibangun pemerintah.
“Kalau sudah pahami itu, maka (pikirkan) apa yang harus dilakukan. Rektor harus buat skala prioritas,” tutur dia.
Terlebih, apabila perguruan tinggi itu memiliki anggaran terbatas. Maka, menurut dia, penting menentukan skala prioritas sejak dini. Ia tidak menyarankan perguruan tinggi dengan anggaran terbatas mendirikan program studi baru.
Melansir dari sevima.com, ada 3 komponen utama dalam mengelola perguruan tinggi menurut Dirjen Kemristekdikti Djoko Santoso, yaitu:
1. Dosen Maupun Tenaga Kependidikan
Kampus adalah instansi pendidikan oleh karena itu peran dosen atau tenaga pengajar sangat dibutuhkan
2. Pengelola kampus
Pengelola seperti kepala program studi, dekan hingga rektor; Tentu sebuah kampus membutuhkan pihak pengelola untuk mengembangkan dan mengelola kampus.
3. Sistem Informasi Kampus
Dengan adanya sistem yang baik tentu akan membuat kampus lebih maju. Namun sistem yang baik saja tidaklah cukup, sistem harus mampu mengakomodir kebutuhan kampus.
Jika semua komponen ini dikelola dengan baik maka perguruan tinggi dapat mencapai hasil yang maksimal. Pada dasarnya pengelolaan PT adalah proses bagaimana meningkatkan produktivitas dan efisiensi pada proses, konten dan sumber daya yang ada.
Variabel-variabel keputusan dalam pengelolaan PT sebaiknya diturunkan menjadi variabel yang lebih terukur, sehingga akan menjadi lebih mudah dalam proses perbaikan dan mengukur tingkat keberhasilan yang dicapai. Ingin mempunyai sistem informasi yang dapat diandalkan dan mengakomodir kebutuhan kampus, bisa gunakan. (Siedoo)
