Siedoo, DUNIA pendidikan di Indonesia bakal tambah kompleks. Tahun 2018 diperkirakan akan ada 5 sampai 10 perguruan tinggi asing (PTA) atau kampus asing yang beroperasi di negara ini. PTA tersebut diantaranya Universitas Cambridge dari Inggris serta Universitas Melbourne dan Universitas Quensland dari Australia.
“Kami memberikan kesempatan bagi perguruan tinggi asing khususnya universitas unggulan dunia untuk beroperasi di Indonesia,” kata Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir sebagaimana ditulis Antara.
Dinyatakan, kehadiran kampus asing jangan sampai ini dibilang model penjajahan gaya baru. PTA yang bisa beroperasional di tanah air, harus bekerja sama dengan kampus swasta dari dalam negeri.
Pemerintah, juga sudah menentukan lokasinya. Sekaligus merumuskan ketentuan mengenai program studi prioritas.
Untuk program studi prioritas adalah sains, teknologi, keinsinyuran, matematika, bisnis, teknologi, dan manajemen.
“Intinya adalah kolaborasi dengan perguruan tinggi kita. Perguruan tinggi asing ini masuk ke perguruan tinggi swasta. Jadi tidak diatur oleh pemerintah,” jelas dia.
Jadi Ancaman dan Peluang
Masuknya PTA di Indonesia bisa menjadi ancaman sekaligus tantangan dan peluang bagi perguruan tinggi swasta (PTS).
Rektor Universitas Tarumanagara (UntFromooar) Agustinus Purna Irawan mengatakan, ancamannya kampus asing yang masuk membawa bendera berkualifikasi baik bisa menjadi daya tarik bagi calon mahasiswa.
Peluangnya, PTS dalam negeri dapat mengetahui metode pembelajaran perguruan tinggi asing. PTS juga lebih tertantang untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
“Intinya, PTS tidak perlu takut dengan hadirnya perguruan tinggi asing. Jika kita punya kekhasan, pasti akan tetap diminati calon mahasiswa,” kata Agustinus sebagaimana ditulis Media Indonesia.
Sampai saat ini, ada sekitar 20 PTA yang sudah menandatangani kerja sama dengan Untar. Bahkan, pada tahun ini pihaknya telah mendeklarasikan go international.
Untuk mendukung itu, Untar menambah mata kuliah bahasa Inggris guna meningkatkan kemampuan mahasiswa agar lebih pandai berbahasa internasional tersebut.
APTISI Tolak PTA
Di sisi lain Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Budi Djatmiko menyatakan pemberian izin PTA beroperasi di Indonesia akan mengancam keberadaan lembaga pendidikan tinggi yang sudah ada.
“Kami sepakat tidak menerima, karena bisa “membunuh” perguruan tinggi yang sudah ada,” ujar Budi Djatmiko seperti dikutip Antara.
Hal itu karena, selama ini angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi setiap tahunnya di Indonesia hanya mencapai 30,1 persen. Angka itu tidak kunjung naik sejak tahun-tahun sebelumnya.
“Jika perguruan tinggi asing diizinkan, tentu akan berebut. Padahal APK kita setiap tahun cuma segitu. Saya kira ini kebijakan yang ngawur atau tidak tepat,” kata dia.
Menurut dia, solusi untuk mengerek APK pendidikan tinggi seharusnya dengan meningkatkan perekonomian masyarakat. Bukan malah mengizinkan kampus asing beroperasi di Indonesia.
Dia mengakui perkuliahan perguruan tinggi asing selama ini memang diminati oleh para mahasiswa dari kalangan menengah atas. Tapi, pembukaan perwakilan universitas asing di Indonesia belum tentu menarik minat segmen calon mahasiswa tersebut.
“Orang kuliah ke luar negeri, tujuannya bukan hanya perguruan tingginya saja. Tetapi ingin merasakan pengalaman di luar negeri. Jadi bukan semata-mata tujuannya untuk kuliah di perguruan tinggi itu,” kata Budi.
IABIE Mendukung Bersyarat
Sementara itu, Iatan Alumni Program Habibie (IABIE) mendukung dengan adanya PTA yang akan beroperasi di Tanah Air. Tetapi harus dilakukan dengan mengikuti syarat.
Ketua 1 IABIE Djarot S Suroso menyatakan, proses masuknya PTA juga harus mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (PT).
Jangan sampai operasional PTA hanya menekankan aspek bisnis atau komersial yang melakukan perluasan pasar ke Indonesia.
IABIE juga menekankan, pemerintah perlu memberdayakan dosen lokal untuk mengajar di PTA. Maksimal, setengah dari kebutuhan dosen di PTA diisi dosen lokal.
“Kurikulum juga tidak kalah penting. Ya, bolehlah kurikulumnya mengacu pada perguruan tinggi asalnya. Tapi saya kira perlu juga tetap mempelajari tentang sifat Pancasilais, begitu,” jelas sebagaimana dikutip Republika.
Djarot mengungkapkan, polemik terkait beroperasinya PTA di Indonesia memang sebaiknya disertai solusi alternatif yang bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk melakukan pilihan terbaik bagi anak-anaknya.
Baginya perlu pengkajian yang mendalam antara memasukkan siswa ke PTA dengan biaya yang lebih mahal daripada PTS yang sudah eksis. Ataukah justru kuliah di luar negeri dengan biaya yang relatif sama dengan kalau mereka masuk PTA di dalam negeri. Karena di luar negeri itu, seperti di Qatar, Arab Saudi, Jerman dan beberapa negara lain, biaya kuliah untuk mahasiswa asing digratiskan.
“Jadi kita ke sana hanya mengeluarkan uang hidup saja. Jadi ini perlu dipertimbangkan juga. Jangan sampai biayanya sama saja PTA itu, dengan biaya hidup di luar,” tandasnya.
