Suasana ‘Diskusi Hukum Akhir Tahun 2018’ oleh mahasiswa hukum UMI dan UIN Alauddin Makassar, di Redaksi Tribun Timur Makassar, Selasa (25/12/2018). (Foto: tribunnews.com)

Kegiatan

Diskusi Akhir Tahun UMI dan UIN Makassar, Simpulkan 6 Maklumat

SMP Mutual Kota Magelang

MAKASSAR – Mahasiswa hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar mengadakan ‘Diskusi Hukum Akhir Tahun 2018’ di Makassar. Diskusi yang dipimpin akademisi UIN Alauddin, Dr Syamsuddin Radjab menghasilkan enam maklumat. Pertama, terkait kasus reklamasi Centre Point of Indonesia (CPI) di pesisir Kota Makassar. Dalam reklamasi CPI ada beberapa faktanya.

“Faktanya kuburan di Takalar, itu adalah akibat dari eksploitasi dan ini timbulkan abrasi. Artinya bukan mahluk hidup saja yang dapat dampaknya,” kata Syamsuddin.

Menurut Samsuddin, dalam kasus CPI tersebut terindikasi besar mempunyai masalah yang perlu, agar penyidik KPK dalami indikasi ini, seperti perizinannya. Jadi secara perizinan saja banyak sekali yang bermasalah. Untuk itu, pihaknya meminta kepada pemerintah pusat agar melihat kasus CPI ini.

Maklumat kedua, dari hasil diskusi yang mengangkat tema ‘Maklumat Hukum dari Timur’, yaitu kasus korupsi di Sulsel, seperti dana desa yang mesti diusut. “Kasus korupsi di luar Jawa itu hanya di daerah Sumatera yang diusut, ada apa dengan Sulsel kenapa tidak diusut?” ungkap Syamsuddin.

HAM dan tahun politik 2019

Untuk itu, melalui diskusi ini Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah diharap bisa melakukan audit terhadap pembangunan yang sudah berjalan beberapa tahun ini.

Kemudian maklumat ketiga, terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Sulsel, termaksud juga hak-hak terhadap pelaku dan tersangka. Persoalan pelanggaran HAM, Samsuddin berharap lewat enam maklumat di tahun politik 2019 nanti, tidak dijadikan isu HAM sebagai jualan saat kampanye.

Maklumat keempat, penting adanya Rancangan Undang Undang (RUU) Kelembagaan Presiden, untuk memperjelas fungsi Presiden sebagai Kepala Negara. Sedangkan maklumat kelima, terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan UU ITE. Di mana, UU ini masuk sampai dugaan salah kaprah yang berujung pada pidana.

Sedangkan maklumat keenam ialah soal hukum sebagai alat politik yang dipakai kontestan saat pemilihan Presiden dan calon Wakil Presiden tahun 2019, nanti. Dilansir tribunnews.com, Syamsuddin Radjab mengemukakan, selama tahun 2018 isu hukum kian mengemuka dan jadi persoalan nasional yang perlu disikapi secara kritis-konstruktif.

Untuk itu, melalui Diskusi Hukum Akhir Tahun 2018, sebagai insan akademik, alumni S2 dan S3 Ilmu Hukum dipandang perlu melakukan evaluasi reflektif. (Siedoo)

Apa Tanggapan Anda ?