BANYUMAS – Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2018 memang cukup menjadi momok bagi sebagian besar peserta tes. Rata-rata dari yang sudah menjalani tes banyak yang tidak memenuhi nilai ambang batas atau passing grade dalam ujian tersebut.
Untuk jalur umum, nilai Tes Kepribadian (TKP) minimal harus 143, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) minimal 75, Tes Intelegensia Umum (TIU) minimal 80.
Tes SKD CPNS untuk Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dari total peserta 4.972 yang mengikuti tes, hanya 211 yang memenuhi nilai ambang batas. Ini artinya ada 4.761 yang bakal gagal melaju ke tes selanjutnya, yaitu SKB (Seleksi Kompetensi Bidang).
Dalam hitungan persen, maka hanya 4,25 persen peserta tes SKD yang lolos dari passing grade dari total keseluruhan 4.972 peserta yang mengikuti tes SKD. Tes SKD CPNS Kabupaten Banyumas telah selesai Rabu (31/10/2018) lalu.
Kepala BKDD Kabupaten Banyumas Achmad Supartono menambahkan, jumlah peserta yang di atas passing grade juga belum tentu menyebar rata untuk seluruh formasi. Pemkab Banyumas mendapat alokasi sebanyak 729 formasi yang dibuka dalam CPNS tahun ini.
“Bisa saja yang lolos untuk formasi di satu tempat terdapat beberapa yang lolos. Sedangkan untuk tempat yang lain sama sekali tidak ada,” katanya dilansir dari radarbanyumas.co.id.
Terkait adanya kemungkinan kekosongan formasi karena banyak yang gagal tes SKD CPNS, Achmad Supartono menjelaskan, hasil SKD sepenuhnya merupakan tanggung jawab BKN. ”Sudah urusannya pusat,” jelasnya.
Menurut Supartono, dengan adanya kemungkinan kekosongan formasi tersebut, pihaknya masih menunggu ketentuan dari pemerintah pusat.
“Apakah nantinya ada kebijakan baru dari BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia (Menpan) atau tidak kita lihat saja. Kita lihat lagi apakah passing grade-nya akan diturunkan ataukah mungkin besok, entah kapan, akan dibuka tes kembali,” tuturnya.
Waktu Mengerjakan Kurang
Sementara itu dalam sesi I ujian SKD CPNS di Kabupaten Sumba Barat pada Jumat (2/11/2018) dari 50 peserta, tak ada satupun yang bisa memenuhi passing grade. Para peserta hanya bisa memenuhi satu hingga dua kategori yang lulus dalam ujian tersebut.
Sebagaimana ditulis poskupang.com, Petrus Malo Bobo, salah satu peserta ujian mengaku waktu pelaksanaan dirasa tidak cukup. Paling tidak membutuhkan waktu 2 jam untuk mengerjakan 100 soal. Tetapi waktu yang ditentukan hanya 90 menit.
Bakal Ada Kebijakan dari BKN
Sementara itu di akun media sosial, instagram cpns_indonesia menuliskan, bisa jadi akan ada kebijakan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), jika dalam suatu instansi yang dilamar tidak ada pelamar yang memenuhi passing grade. Berikut tulisnya.
Informasi valid PENTING dari BKN beberapa hari lalu, akan ada kebijakan mengenai seleks SKD.
Jika formasi yang dilamar tidak ditemukan peserta yang lolos passing grade, maka akan dirangking berdasarkan nilai kumulatif per formasi.
Namun tetap disesuaikan dengan kebijakan instansi terkait ya karena berbeda beda.
Masih ada peluang ya ka, jangan putus asa. Semangat buat kaka yang belum tes semoga diberi kesuksesan
Tag teman kaka ya
Sumber: Petugas Bkd Humbang Hasundutan (saat mimin ujian skd Senin 29 Oktober 2018 di Gedung Balai Karina, Sidikalang Kabupaten Dairi, Sumatera Utara).
Tak Lulus TWK Menyedihkan
Sementara itu, sebagaimana ditulis jpnn.com, banyak peserta tes CPNS 2018 di Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Hal ini terungkap dari hasil pantauan Gubernur Sulut Olly Dondokambey (OD) di Kantor BKN Regional XI Manado, saat pelaksanaan SKD.
Menurut OD, dari 200 peserta tahap pertama saja, hanya satu peserta yang mencapai passing grade TWK. “Ini kita sayangkan. Para peserta hanya satu orang saja yang mencapai passing grade. Padahal wawasan kebangsaan ini sangat penting. Sangat bahaya jika CPNS kita tidak menguasai wawasan kebangsaan,” ujarnya.
Kepala Kantor Regional XI BKN Manado Wakiran mengatakan, tes CPNS Pemprov Sulut yang diikuti sebanyak 2.589 peserta hanya akan memperebutkan 417 formasi. Tes tersebut juga, dikatakan Wakiran, berlangsung transparan.
“Jadi pelaksanaan ini kita sudah atur sedemikian rupa agar berjalan lancar. Dan tentu tetap menjaga transparansi,” ucapnya. (Siedoo)
