JATINANGOR – Perguruan tinggi menjadi sektor penting dalam keberhasilan pembangunan sosial. Untuk itu, Kementerian Sosial sudah menggandeng banyak perguruan tinggi untuk bekerja sama dalam mengembangkan wilayah-wilayah mandiri. Program ini dinamakan “Desa Sejahtera Mandiri”.
“Tujuan utama dari program ini untuk menjadikan masyarakat menjadi mandiri dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial maupun mengembangkan potensi desa,” kata Menteri Sosial RI Agus Gumiwang Kartasasmita saat di Peringatan Dies Natalis ke-60 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Jawa Barat.
Saat ini, program “Desa Sejahtera Mandiri” telah banyak bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia. Target dari program ini adalah mendorong 120 desa menjadi desa sejahtera mandiri. Melalui program ini, perguruan tinggi ditempatkan sebagai inisiator sekaligus pelaku sesuai dengan potensi, kapasitas, dan kapabilitas yang dimiliki.
“Sementara, Kementerian Sosial berfokus sebagai fasilitator,” jelasnya.
Agus mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk perguruan tinggi, untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan sosial. Ia menilai, pemerintah pusat tidak akan mampu mewujudkan kesejahteraan tanpa ada kerja sama dengan berbagai pihak.
“Keberhasilan pembangunan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama,” ungkapnya.
Agus mengatakan, orientasi pembangunan yang digulirkan Pemerintah saat ini adalah bagaimana membangun kesejahteraan sosial melalui sistem pemerintahan demokratis. Sistem ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Hal ini terlihat dari berbagai sistem perundang-undangan yang semakin memihak kepada peran aktif masyarakat. Komitmen Presiden, semakin menguatkan dukungan masyarakat dalam membangun kesejahteraan sosial di Indonesia. Alumnus program Doktor Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad ini mengenalkan istilah collaborative governance, atau suatu sistem pemerintahan yang menjamin keterlibatan partisipasi publik secara luas.
“Dalam sistem pemerintahan demokratis di Indonesia dapat memastikan keberhasilannya dalam pembangunan kesejahteraan sosial apabila ditopang dengan jaminan keterlibatan partisipasi publik secara luas,” tandasnya. (Siedoo)
