JAKARTA - Selama ada kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jangan harap Indonesia akan maju. Demikian ditandaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. “Pokoknya selama kecurangan itu dibiarkan tumbuh di sektor pendidikan, jangan berharap Indonesia maju. Maka tugas saya pertama perangi itu," ujar Muhadjir dilansir dari detik.com. Di antara kecurangannya adalah jual beli…
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan, DPR mendukung kebijakan zonasi agar mampu memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Zonasi menghilangkan sekolah favorit. "Prinsipnya setuju, zonasi menghilangkan sekolah favorit. Karena setiap warga negara Indonesia itu wajib menerima pendidikan sebagai layanan dasar. Dan pemerintah wajib membiayainya, tapi dengan…
JAKARTA - Kebijakan zonasi pendidikan tidak sebatas pada tataran di Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), tetapi akan ditingkatkan ke dalam Peraturan Presiden (Perpres). Peningkatan aturan ini dimaksudkan untuk menghadirkan sinergi pembangunan pendidikan baik pusat maupun di daerah. "Kita harapkan tahun ini Perpres selesai. Saat ini kita matangkan. Kita sudah bahas dengan Kemenkumham, Bappenas, Kemenag,"…
JAKARTA - Kebijakan zonasi dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 beserta perubahannya dinilai Mendikbud Muhadjir Effendy merupakan bentuk implementasi Pancasila sila ke-5. Yakni, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan ini, lanjutnya, bukan dikhususkan untuk siswa saja. Namun, juga bagi guru-guru karena ke depan akan ada rotasi guru. Tentu ini…
JAKARTA - Selain zonasi, dalam penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) lewat sistem online sering tidak lepas dari masalah. Sehingga, pendaftar harus langsung datang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran offline atau manual. “Yang kita lihat masih banyak masalah terkait PPDB ini. Kalau mau online, ya semuanya harus online. Tetapi tidak semua rakyat Indonesia siap online,…
JAKARTA - Masukan dari Komisi X DPR RI terkait dengan sanksi pengurangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak melaksanakan PPDB sesuai ketentuan Permendikbud No 51 Tahun 2018 mendapat respons dari Kemendikbud. Sebelum adanya tanggapan itu kementerian tersebut sudah menghapus sanksi bersamaan dengan revisi permendikbud. Melansir dari jpnn.com, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy…
JAKARTA - Karena menimbulkan polemik di masyarakat, regulasi soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) telah direvisi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Menurut wakil rakyat yang duduk di Senayan, DPR RI, revisi yang dilakukan mestinya tidak hanya hal-hal tertentu yang diprotes masyarakat, seperti zonasi dan jalur prestasi saja. Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyatakan…
JAKARTA - Kehadiran kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi dinilai Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih terlalu terburu-buru. “Salah satu penyebab terjadinya masalah di tengah masyarakat karena munculnya Permendikbud itu yang dinilai mendadak. Sehingga kurang sosialisasi kepada pemerintah daerah, pelaksana…
