SEMARANG, siedoo.com - Di Jawa Tengah (Jateng), sampai saat ini tercatat total ada sekitar 5.546 orang guru honorer Pemprov Jateng telah disejahterakan dalam bentuk pemberian gaji sesuai nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK). Mereka adalah guru honorer atau biasa disebut guru tidak tetap (GTT), di bawah kewenangan Pemprov Jateng, yaitu GTT SMA, SMK, dan SLB. Kepala…
Tag: Gaji PNS
Kenaikan Tunjangan Kelebihan Jam Kerja Guru Madrasah Tengah Dikaji
YOGYAKARTA - Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Kamaruddin Amin mengatakan, tunjangan kelebihan jam kerja guru madrasah saat ini terlalu kecil dan sudah waktunya disesuaikan. Namun, angka kenaikannya harus dikaji secara cermat, karena saat ini beban anggaran negara untuk sertifikasi guru sudah sangat fantastis. "Pada saat yang sama guru harus meningkatkan diri, terutama kemampuan literasi…
Adakah Formasi Honorer dalam CPNS 2019? Ini Dia Alur Pendaftaran di SSCASN
JAKARTA – Dalam rekrutmen CPNS tahun 2019 dua formasi yang disuguhkan. Yakni, formasi umum dan formasi khusus. Dalam formasi umum terbuka bagi siapa saja yang ingin mendaftar, asal memenuhi syarat. Sedangkan formasi khusus, dikhususkan bagi kelompok-kelompok tertentu. Lalu adakah formasi bagi tenaga honorer, termasuk di dalamnya guru? “Ada dua jenis formasi yang dibuka yakni formasi…
Hore! Gaji Guru Honorer Bakal Disetarakan Gaji PNS
JAKARTA - Guru honorer yang masih dalam hitungan ratusan ribu, misalnya di angka Rp 150 ribu atau Rp 300 ribu bakal ada kenaikan. Jumlahnya akan disesuaikan upah minimum di wilayahnya. Saat ini masih dalam tahap pengusulan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan usulan tersebut masih terus dibahas dengan menteri keuangan serta instansi terkait.…
Gaji P3K Mestinya Tanggung Jawab Pemerintah Pusat
JAKARTA - Urusan gaji untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) menjadi tanggungan pemerintah daerah yang bersumber dari APBD. Jika masih merasa kurang, maka pemerintah pusat dipastikan akan mengucurkan tambahan dana alokasi umum (DAU). Hal ini menjadi sorotan wakil rakyat di Senayan. Anggota Komisi XI DPR Moh Nizar Zahro menyatakan sebaiknya pemerintah pusat menyiapkan kebijakan…