MAGELANG, siedoo.com – Angka kemiskinan di Kota Magelang, Jawa Tengah di tahun 2023 menempatkan di urutan ke-3 terendah se-Jawa Tengah. Urutan ke-1 dan ke-2 adalah Kota Semarang dan Kota Salatiga.
———
Wakil Wali Kota Magelang M. Mansyur menyatakan, penurunan angka kemiskinan tentunya patut untuk disyukuri dan akan menjadi pendorong bagi Kota Magelang untuk bisa menurunkan tingkat kemiskinan lebih rendah lagi.
“Artinya, semangat untuk menyejahterakan masyarakat Kota Magelang akan semakin ditingkatkan,” tutur Mansyur.
Berdasarkan rilis BPS Kota Magelang, tingkat kemiskinan Kota Magelang di tahun 2023 menurun sebesar 0,99 poin dari 7,1 persen menjadi 6,11 persen dibandingkan tahun 2022. Dilihat dari sisi jumlah artinya penduduk miskin berkurang dari 8.650 orang menjadi 7.450 orang.
Sejak tahun 2021, tingkat kemiskinan Kota Magelang terus menurun. Tahun 2021 tingkat kemiskinan Kota Magelang 7,75 persen, menurun menjadi 7,1 persen di tahun 2022. Selanjutnya, menurun cukup tinggi di tahun 2023 menjadi 6,11 persen.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kota Magelang Hamzah Kholifi mengatakan penurunan tingkat kemiskinan ini adalah hasil dari berbagi upaya yang telah dilakukah dan akan terus ditingkatkan melalui beberapa strategi daerah.
“Yang utama adalah adanya komitmen pimpinan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan, berupa dukungan, dorongan kepada seluruh jajaran serta pihak-pihak terkait termasuk para mitra yang ada di masyarakat,” ujarnya.
Kepala Bappeda Kota Magelang Handini Rahayu menambahkan, upaya penanganan kemiskinan akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang dengan tetap melakukan evaluasi atas pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya.
“Dengan demikian Pemerintah Kota Magelang masih akan mengupayakan agar di akhir tahun RPJMD penurunan kemiskinan di Kota Magelang akan melampaui angka-angka yang telah ditargetkan” ujar Dini optimis
Hamzah menjelaskan pentingnya strategi kolaborasi, sinergitas antar stakeholder baik OPD terkait, swasta, komunitas dan pegiat sosial masyarakat.
Mengingat pemerintah tidak akan pernah bisa bekerja sendiri untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Terkait dengan data sasaran penerima manfaat, ketersediaan dan kualitas data yang terverifikasi dan tervalidasi ikut menjamin ketepatan sararan program pengentasan kemiskinan.
Hamzah memaparkan, dalam upaya menurunkan kemiskinan Pemerintah Kota Magelang secara konseptual mengacu pada tiga strategi. Pertama, mengurangi beban pengeluaran yang pelaksanaannya dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
Secara langsung, dilakukan melalui program perlindungan sosial, diantaranya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin. Bantuan ini diberikan langsung oleh pemerintah Pusat maupun oleh pemerintah daerah.
Sementara strategi secara tidak langsung, yaitu dengan mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin, dilakukan melalui tiga dimensi. Dimensi pertama yaitu pendidikan melalui bantuan operasional sekolah, seragam sekolah, subsidi beasiswa kuliah, Gerakan Pugar Rumah Belajar (Gepura) dan Balai Belajar/Wifi gratis.
Selanjutnya dimensi kedua yaitu kesehatan melalui homecare, jaminan kesehatan, posyandu Balita dan Lansia, program Jemput Sakit Antar Sehat, Jaminan Persalinan.
Dimensi ketiga yakni infrastruktur melalui bantuan kepada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Penanganan Kawasan Kumuh, Rusunawa, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Komunal dan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), serta Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).
“Selain strategi mengurangi beban pengeluaran, dilakukan strategi kedua yaitu meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin. Dan strategi ketiga yaitu mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil,” papar Hamzah.
Dia menjelaskan, strategi kedua dilaksanakan melalui dua dimensi yaitu dimensi ketahanan pangan dan dimensi ketenagakerjaan. Sementara strategi ketiga dilakukan melalui dimensi ketenagakerjaan.
Dimensi ketahanan pangan dilakukan melalui urban farming, plaza tani, pekarangan pangan lestari, subsidi benih, cadangan pangan dan distribusi pangan.
Sedangkan dimensi ketenagakerjaan dilakukan melalui pelatihan kerja, padat karya, peningkatan kapasitas dan akses pembiayaan UMKM. Selain itu melalui kewirausahaan pemuda, pelatihan bagi pelaku industri pariwisata, pelatihan bagi perempuan kepala keluarga (PEKKA) dan pelatihan bagi difabel. (prokompim/kotamgl/siedoo)
