MAGELANG, siedoo.com – Wali Kota Magelang dr Muchamad Nur Aziz mengungkapkan kota yang dipimpinnya sudah mengarah menjadi smart city untuk menjawab tantangan digitalisasi.
“Dengan digitalisasi hal-hal yang tidak kita inginkan bisa kita perkecil dan transaksinya akan semakin lebih tepat dan akurat,” terang Dokter Aziz.
Untuk itu, Pemerintah Kota Magelang mempersiapkan sumber daya manusia agar mampu mengadopsi pola pikir digital baik dari sisi SDM teknis Pemerintah Kota dan masyarakat umum.
Dokter Aziz menekankan aspek sosialisasi dan edukasi diutamakan untuk membiasakan masyarakat menggunakan sistem pembayaran non tunai melalui kanal QRIS pada pajak dan retribusi daerah yang diinisiasi oleh perangkat daerah terkait.
“Kalau bisa 2023 penggunaan kanal QRIS sudah dapat diadopsi sepenuhnya,” tandasnya.
Hal itu disampaikan saat High Level Meeting yang dipimpin Walikota Magelang dan dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah beserta anggota TP2DD di Aula Adipura Kencana Kompleks Kantor Wali Kota Magelang, Senin (8/5/2023).
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Junanto Herdiawan, menekankan digitalisasi menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia.
TP2DD berperan untuk mengakselerasi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terutama penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu hal penting untuk menjamin peningkatan konsumsi pemerintah yaitu keberlangsungan Penerimaan Asli Daerah (PAD).
“TP2DD Kota Magelang mengalami peningkatan IETPD sebesar 97,8%, kedua tertinggi di Jawa Tengah. Hal ini didukung oleh penyediaan kanal dan infrastruktur pembayaran digital yang lengkap,” papar Junanto.
Menurutnya, digitalisasi dapat terus ditingkatkan dengan optimalisasi realisasi penerimaan daerah melalui kanal QRIS dan peningkatan kapabilitas SDM teknis TP2DD.
Pada diskusi High Level Meeting, Sekretaris TP2DD Kota Magelang sekaligus Kepala BPKAD Kota Magelang, Susilowati, menyampaikan TP2DD Kota Magelang bersepakat untuk mencapai target pajak dan retribusi daerah dengan perluasan kanal pembayaran non tunai terutama QRIS.
“Ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian keuangan pemerintah daerah agar tidak bergantung pada Dana Alokasi Umum pemerintah pusat,” ujarnya.
Selain itu, Organisasi Perangkat Daerah penghasil juga bersepakat untuk sepenuhnya mengimplementasikan penerimaan secara digital langsung dari wajib pajak dan retribusi guna mendorong tata kelola pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel untuk meraih Championship TP2DD 2023.
Kepala Divisi Implementasi Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah, Dedy Irianto menyampaikan, Bank Indonesia akan mendukung penuh implementasi penggunaan kanal digital untuk peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Dukungan Bank Indonesia terhadap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah disemarakkan dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKDI) 2023 yang mengangkat tema Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth di Jakarta pada hari yang sama dan dihadiri oleh Presiden RI, Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Acara FEKDI tersebut disaksikan secara daring oleh tamu undangan TP2DD Kota Magelang. (prokompim/kotamgl/siedoo)