Siedoo, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji pernah menyatakan tentang kualitas guru yang rendah. Ini tidak lain karena tidak meratanya ketersediaan guru pada daerah terdepan, terluar, dan terpencil.
JPPI pernah melakukan penelitian tentang Right to Education Index (RTEI) guna mengukur pemenuhan hak atas pendidikan di berbagai negara.
Penelitian ini dilakukan di 14 negara secara random. Yakni, Inggris, Kanada, Australia, Filipina, Ethiopia, Korea Selatan, Indonesia, Nigeria, Honduras, Palestina, Tanzania, Zimbabwe, Kongo dan Chile.
Penelitian ini dipublikasikan dalam ‘International Seminar and ReportLaunch’ di Hotel Santika, Jalan Pintu 1 TMII, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur, tahun lalu. Tema yang diangkat “Bridging The Gap Between Education Policy and Implementation”.
Dalam penelitian ini ada 5 indikator yang diukur oleh JPPI. Diantaranya: governance, availability, accessibility, acceptability, dan adaptability.
Dari kelima indikator yang diukur, secara mengejutkan Indonesia menempati urutan ke-7 dengan nilai skor sebanyak 77%. Tentunya hal ini kurang membanggakan, karena menunjukkan kualitas pendidikan Indonesia yang belum memadai.
Skor tersebut sama dengan dua negara lainnya. Yaitu, Nigeria dan Honduras. Selain itu kualitas pendidikan di Indonesia juga berada di bawah Filipina dan Ethiopia.
Ubaid Matraji mengatakan indeks ini sebenarnya berasal dari 5 indikator itu, yang hasilnya 77%, dari beberapa indikator itu ada 3 hal yang skornya masih rendah. Yaitu, tentang kualitas guru (availability), sekolah yang belum ramah anak (acceptability), satu lagi soal pendidikan atau akses bagi kelompok-kelompok marginal (adaptability).
“Beranjak dari data tersebut, sungguh prestasi yang tidak patut kita banggakan. Apalagi bagi guru yang kualitasnya paling disoroti,” kata Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Rully Hidayatullah, sebagaimana ditulis Padang Ekspres.
Ditandaskan, guru merupakan profesi yang paling diandalkan saat ini untuk menjaga kualitas pendidikan di Indonesia. Sebuah pekerjaan rumah (PR) yang berat bagi pemerintah.
“Niat hati ingin kualitas pendidikan naik dari taraf sebelumnya. Eh, semakin tertinggal dari negara tetangga,” ucapnya.
Menilik lebih mendalam problematika tersebut, menurutnya, sudah saatnya pemerintah meningkatkan standar evaluasi kinerja bagi guru. Dengan demikian diharapkan kualitas guru akan meningkat. Jika tidak, maka hal ini secara kontinu akan menjadi momok yang besar bagi dunia pendidikan kita.
“Alih-alih kualitas pendidikan semakin meningkat, malah akan semakin terbenam bahkan semakin jauh tertinggal dari negara-negara tetangga. Selain evaluasi kinerja, pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan para guru,” tegasnya.
Baginya, kesenjangan terlihat sangat jelas antara guru plat merah (PNS) dengan guru plat hitam (honorer) yang gajinya sering digantung oleh pemerintah. Serta, pemerataan pendidikan semakin digiatkan, karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
“Pentingnya pemulihan jiwa guru yang masih bersifat materialistis menuju jiwa sublim yang resistan terhadap godaan duniawi. Sehingga, jiwa mendidik akan mendarah daging dalam diri guru serta naiknya grafik kualitas SDM guru tidak akan mustahil lagi,” tegasnya.
Dinyatakan, dengan SDM guru yang berkualitas, bukan hal yang mustahil bangsa ini akan memiliki generasi-generasi yang berkualitas pula di masa yang akan datang. Tentu dalam mewujudkan semua itu, beban seberat ini tak ayal diembankan kepada guru semata. Melainkan sinergi berbagai pihak sangat dibutuhkan, baik swasta maupun pemerintah.
“Demi satu tujuan kita, yaitu mewujudkan pendidikan yang berkualitas bagi generasi selanjutnya,” katanya.
