JAKARTA – Sebanyak 17 unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerima predikat Penghargaan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2020. Dengan capaian ini, Kemendikbud menjadi salah satu dari sepuluh kementerian yang berhasil meraih predikat sebagai pemimpin perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
17 unit tersebut adalah:
- Museum Basoeki Abdullah
- Museum Benteng Vrederburg Yogyakarta
- Politeknik Negeri Bandung
- Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Bidang Bangunan dan Listrik
- PPPPTK Bidang Bisnis dan Pariwisata
- PPPPTK Bidang Ilmu Pengetahuan Alam
- PPPTK Bidang Matematika
- PPPPTK Bidang Pertanian
- PPPPTK Bidang Seni dan Budaya
- Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
- PPPPTK Bidang Otomotif dan Elektronika
- Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bali
- Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- LPMP Provinsi Jawa Barat
- LPMP Provinsi Jawa Tengah
- LPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim, mengapresiasi kinerja tim Kemendikbud yang telah bergotong royong berkinerja baik. Ia menargetkan seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikbud memperoleh predikat ZI WBK/WBBM.
“Saya sangat mengapresiasi kinerja tim di Kemendikbud yang telah bekerja keras mewujudkan capaian yang luar biasa ini. Tentunya, hal ini menjadi pemacu semangat kita semua untuk dapat mempertahankan capaian dan menargetkan yang lebih baik di tahun mendatang,” tutur Mendikbud.
Apresiasi dan Penghargaan ZI WBK/WBBM tahun ini diberikan kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang berhasil membangun zona integritas secara masif, dengan jumlah unit kerja terbanyak yang memperoleh predikat WBK/WBBM.
Berdasarkan data di KemenPAN-RB, usulan Zona Integritas tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2019 terdapat 2.246 unit kerja pelayanan yang diusulkan, tahun ini meningkat menjadi 3.691 unit kerja yang diusulkan untuk dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) yang berasal dari 70 kementerian/lembaga, 20 pemerintah provinsi, dan 161 pemerintah kabupaten/kota.
Dari 3.691 unit kerja tersebut, sebanyak 2.570 unit kerja berhasil lolos ke tahapan evaluasi. Setelah melewati rangkaian proses evaluasi, terpilihlah 763 unit kerja dengan rincian 681 unit kerja pelayanan yang ditetapkan sebagai WBK dan 82 unit kerja pelayanan yang ditetapkan sebagai WBBM.
Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma’ruf Amin mengatakan predikat Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Wapres Ma’ruf Amin optimistis, keberhasilan pembangunan ZI dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
“Saya harapkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik agar melakukan akselerasi untuk menaikkan pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan, serta melakukan inovasi terbaik untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis,” pesan Wapres.
Wapres menegaskan, keberhasilan reformasi birokrasi harus didukung sumber daya manusia aparatur yang tidak hanya unggul tapi juga berintegritas. Integritas lembaga maupun aparat harus ditegakkan sebagai formula untuk mencegah terjadinya korupsi yang sangat merugikan negara.
“Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki komitmen untuk membangun budaya integritas. Tanpa integritas yang kuat, akan sulit bagi ASN untuk menghindari ancaman dan tekanan,” ungkapnya. (Siedoo)
