YOGYAKARTA – Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu. Maksimal setara dengan program sarjana.
Pengertian ini mengandung makna bahwa pendidikan vokasi dilaksanakan secara formal dalam sistem persekolahan pada jenjang pendidikan tinggi. Dalam konteks ini, pendidikan tinggi vokasi dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dalam bentuk program Diploma I sampai IV. Pengertian di atas memberikan makna bahwa tujuan didirikannya pendidikan vokasi adalah untuk memenuhi kebutuhan industri terhadap pekerja yang siap pakai.
Demikian dikatakan dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) dalam orasi ilmiahnya di Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sabtu (1/8/2020). Lebih lanjut diungkapkan bahwa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk kesejahteraan rakyat juga harus dengan paradigma baru. Tidak cukup dengan inovasi pelayanan yang sekedar menjadi bagian dari normal sains. Tetapi harus dengan perubahan paradigma yang revolusioner, merubah mindset, merubah tatanan/regulasi.
Hasto Wardoyo memunculkan semangat membangun daerah dan kemandirian ekonomi untuk kesejahteraan rakyat melalui kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Penghayatan terhadap masalah kemiskinan sangat memacu munculnya ide, gagasan, inovasi yang disertai dengan perubahan paradigma.
Perubahan cara berpikir (mindset) ini harus dilakukan karena menjadi bagian penting perubahan revolusioner. Dari sini, maka dilahirkan gerakan “Bela dan Beli Kulon Progo” dengan dua makna yaitu, pertama gerakan ideologis untuk membela bangsa sendiri dengan membela produknya. Kedua makna membeli produk sendiri yang secara ekonomi, rakyat akan membangun sistem kendali dan meningkatkan peredaran uang di lokal.
Gerakan ini menjadi bagian dari perubahan paradigma dan cara berpikir yang akan merubah pola pikir, pola sikap, pola kerja bagi birokrasi, perangkat desa dan masyarakat. “Hidup lebih produktif, sederhana dan saling kerjasama dalam bidang usaha, serta memacu tumbuhnya jiwa kewirausahaan di tengah keluarga dan masyarakat,” kata Hasto.
Menurut Bupati Kulon Progo periode 2011-2016 dan 2016-2019 tersebut, sejumlah langkah telah dijalankan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Kulon Progo. Di antaranya mewajibkan PNS membeli beras dari petani Kulon Progo sebanyak 10 kg/bulan. Selain itu juga melakukan diversifikasi PDAM Kulon Progo dengan membuat air minum dalam kemasan “Air-Ku”.
“Hal itu dilakukan karena melihat hampir semua kebutuhan masyarakat dalam setiap acara tidak merebus air sendiri melainkan membeli air minum dalam kemasan,” lanjut Hasto.
Selain itu, diciptakan batik “Geblek Renteng” guna membangkitkan industri batik Kulon Progo. Dengan pangsa pasar siswa sekolah yang berjumlah sekitar 82.000, PNS 6.000, guru swasta dan perangkat desa 5.800.
“Mereka secara rutin mengenakan seragam batik dua kali seminggu,” kata Hasto.
Di sisi lain ketrampilan membatik dianggap penting dan bisa menjadi harapan untuk kesejahteraan keluarga. Alhasil secara spontan tumbuh sekolah (SMK) dengan jurusan batik, tanpa harus diinisiasi oleh pemerintah. Keterampilan membatik juga secara inklusif masuk di sekolah. Hal ini terbukti dengan adanya sekolah pendidikan luar biasa (SLB) yang membuat produk batik unggulan hasil karya para siswa.
Kepala BKKBN tersebut mengatakan pembangunan yang berkelanjutan harus dengan investasi besar dalam sumber daya manusia. Pendidikan vokasi akan mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil, kompeten, berkarakter dan mumpuni.
“Inilah urgensi pendidikan vokasi demi kemandirian Kulon Progo,” kata Hasto Wardoyo. Sistem pendidikan vokasi dibutuhkan sebagai jawaban pendidikan umum yang belum sepenuhnya efektif mengembangkan keterampilan secara tepat sesuai dengan tuntutan dunia kerja/pasar. Pendidikan vokasi terus dikembangkan dalam berbagai pola integrasi dan kolaborasi dengan pihak industri dan pemerintah.
Orasi ilmiah Hasto Wardoyo adalah dalam rangka penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa bidang Rekayasa Sosial Kemasyaratan oleh UNY. Rektor UNY Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd berharap bahwa pengakuan akademik ini menjadi amanah bagi Kepala BKKBN untuk terus berdedikasi dan berkomitmen dalam pengembangan masyarakat vokasional berbasis teknologi unggul.
Ilmu vokasi juga dapat berkembang lebih luas, melibatkan multi disiplin dan komponen pemerintahan, serta terus berkembang dan relevan untuk pembangunan masyarakat.
“Praksis penerapan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk pembangunan, layaknya sudah dilakukan Hasto Wardoyo, harus terus dikuatkan, ditularkan, dan senantiasa dikembangkan sehingga bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat. Pak Hasto adalah satu tokoh langka yang selama kepemimpinannya selalu menggunakan data dan teknologi sebagai acuan pengambilan kebijakan,” kata Sutrisna Wibawa.
Anugerah doktor honoris causa bagi Hasto Wardoyo dipromotori oleh Prof. Dr. Mochamad Bruri Triyono dan Prof. Dr. Marsigit. (Siedoo)
