JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan, pendidikan vokasi sampai dengan hari ini masih menyisakan berbagai masalah. Sumber dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin), diantaranya lapangan kerja rata-rata hanya menyerap sekitar 40 persen lulusan vokasi. Realitas yang sama juga didapat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terdidik terbuka justru ada pada lulusan SMK.
Ia menyampaikan, sarana fasilitas untuk pemagangan guru, dosen dan peserta didik di dunia usaha dan industri masih sangat minim. Program vokasi di tingkat magister dan doktor terapan juga masih sangat terbatas. Akibatnya kurangnya jumlah mahasiswa yang ahli di bidang vokasi.
“Tidak berjalannya konsep link and match yang menyebabkan pendidikan vokasi semakin jauh dari kebutuhan industri. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang kami undang pada tanggal 20 Januari 2020 menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan pendidikan vokasi. Diantaranya adalah kondisi ketenagakerjaan masih terjadi mismatch yang sangat tinggi antara kebutuhan dan ketersediaan skill tenaga kerja,” katanya.
Adanya potensi disrupsi dan terciptanya jenis pekerjaan baru, lanjutnya, akibat dari perkembangan teknologi digital dan otomatisasi di dunia industri.
“Dan adanya perbedaan penilaian antara standar kompetensi lulusan dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia,” ungkap Syaiful Huda.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI Adrianus Asia Sidot menyampaikan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, arah pendidikan Indonesia ke depan kontennya akan lebih kepada pendidikan vokasi. Yakni, pendidikan yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu.
“Skill label kita yang memang menjadi problem besar pada saat ini. Oleh karenanya kami menaruh harapan besar terhadap kontribusi dari pihak swasta, terutama sebagai user dalam menyerap tenaga kerja, yang produsennya itu justru berada di dunia pendidikan atau di sekolah-sekolah,” ujar Adrianus.
Ia mengatakan, problem-problem yang ada, seperti tidak matching-nya antara kompetensi lulusan dengan kompetensi yang diperlukan oleh dunia industri akan menjadi bahan diskusi Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pendidikan. (Siedoo)
