Siedoo, Selama lima tahun kedepan, dinamika pendidikan di Indonesia masih akan cukup memprihatinkan. Tugas dan pokok fungsi (tupoksi) guru masih dibebankan pada persoalan administrasi. Sehingga yang menjadi tupoksi sesungguhnya, berwenang memandaikan, memintarkan murid dari jenjang sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA) tidak bisa berjalan maksimal. Hal ini tidak lain dampak dari kurikulum pendidikan yang ada.
Carut marut kurikulum dari pemangku kebijakan seperti dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang diturunkan sampai ke daerah, kota, kabupaten, provinsi, telah membebani guru.
Terlebih ada dua kurikulum dalam satu sekolah. Tentu ini merepotkan siswa sekaligus guru. Tidak singkronnya metodologi dan kurikulum pendidikan akan mengurangi optimalisasi guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Kami berharap banyak, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim punya terobosan yang bisa menyederhanakan kurikulum, tanpa mengurangi esensi, kaulaitas pendidikan, penyerapan ilmu pengetahuan.
Guru adalah guru. Guru jangan terbebani urusan administasi. Ini akan menyita waktu. Dampaknya jam mengajar terkurangi. Jika berkurang, maka serapan ilmu untuk murid tidak optimal.
Kalau kita berbicara makro, warga mayarakat di Indonesia ini hampir rata-rata, kemampuan berpikir anak rata-rata, di jajaran stratanya juga rata-rata. Nah bagaimana metodogi pendidikan bisa masuk di rata-rata itu, sehingga upaya untuk mencerdaskan bangsa bisa diterima anak-anak, siswa-siswi, sebagai genersi penurus bangsa, masyarakat, pahlawan, tokoh masyarakat di kelak kemudian hari? Ini yang perlu dipikirkan.
Saat ini, kurikulum dan metodologi pendidikan, dan tentunya psikologis seorang guru sudah tidak fokus lagi, kami sebagai lembaga, DPRD prihatin.
Kami melihat dari ratusan sekolah di Kabupaten Temangung, jam gurunya padat, beban kerja tinggi. Tidak diimbangi skill yang memadahi (maaf), ini akan berkolerasi dengan hal negatif. Lalu beban kerja tinggi, tapi skill-nya memadai, tapi korelasi ke siswanya tidak seimbang, ini juga tidak akan bisa diikuti.
Semua itu setidaknya bisa diatasi dengan kebijakan-kebijakan dari Menteri yang baru. Kebijakannya bisa lebih menyederhanakan metodologi, tapi tidak mengurangi esensi dari kualitas pendidikan.
Persoalan lain, di seluruh SD, baik swasta atau negeri di Kabupaten Temanggung, itu rata-rata hanya memiliki satu guru olahraga, guru agama yang doble dengan guru kelas, kepala sekolah. Lainnya adalah guru honorer atau K2.
Satu sekolah yang harusnya diampu 10 atau 11 guru itu diampu beberapa oleh guru PNS, dan lain adalah guru honorer yang belum menerima kesejahteraan layak.
Keberadaan guru di Temanggung juga belum mencukupi. Belum imbang bila dibanding dengan jumlah siswa. Contoh, guru olahraga juga mengampu kelas, guru agama mengampu kelas, kepala sekolah juga mengajar. Ini menjadi bentuk keprihatinkan kami.
Di Temanggung ada 700 guru honorer atau K2. Mereka mengabdi puluhan tahun, usianya ada yang di atas 35 tahun, ada yang di bawah 35 tahun. Gajinya juga berlum standar. Dari pemerintah daerah memberikan Rp 450 per bulan.
Bantuan Operasional Sekolah (BOS), baik dari pusat ataupun daerah tidak bisa mengcover. Anak-anak kita dituntut pintar, sementara kemampuan pemerintah masih terbatas.
Persoalan -persoalan di atas menjadi hal yang patut direnungkan, dipikirkan, kemudian dicari jalan keluarnya. Karenanya semua pihak, baik Bupati, DPR RI, DPRD, Gubernur, Kementerian, Presiden harus memperhatikan hal tersebut. (*)
Ketua DPRD Kabupaten Temanggung
Yunianto, S.P
*) Disarikan dari wawancara tim siedoo.com
