JAKARTA – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir menuturkan, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja siap pakai dan profesional, pemerintah akan terus mendorong pendirian pendidikan tinggi vokasi baru. Mengingat saat ini, Indonesia masih sangat kekurangan sarjana terapan.
“Pendidikan tinggi vokasi atau politeknik semakin diminati setelah ada S1 terapan atau D4. Berkolaborasi dengan perguruan tinggi asing dan dalam negeri menjadi penting agar lulusan politeknik kompetensinya berdaya saing global,” katanya melansir dari pikiranrakyat.com.
“Banyak yang belum lulus D4 tapi sudah diminta industri, sebagian besar politeknik manufaktur. Perhotelan juga. Jadi politeknik ini memang jumlahnya masih sangat terbatas untuk penyiapan SDM yang siap kerja secara profesional,” tambahnya.
Ditegaskan, penguatan pendidikan tinggi vokasi menjadi program prioritas pemerintah hingga 2024. Menurut dia, pertumbuhan bisnis akan terus terjadi sehingga membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas. Sarjana terapan akan sangat dibutuhkan mengingat jenis bisnis masa depan lebih membutuhkan keahlian dibandingkan dengan keunggulan akademik.
“Tidak akan ditanya IPK anda berapa. Tapi kompetensi ada di bidang apa? Bidang perhotelan masih sangat terbatas di beberapa pusat wisata. Permintaannya cukup tinggi,” tandasnya.
Melansir dari detik.com, Ketua Komite Pelatihan Vokasi Nasional (KPVN) Anton J. Supit mengatakan, kompetensi dan produktivitas angkatan kerja merupakan kunci kesuksesan pembangunan ekonomi suatu bangsa. Karena itu, pembangunan sistem vokasi yang fokus pada 70 persen praktek kerja lapangan dan 30 persen teori sesuai kebutuhan pasar kerja.
“Pasar kerja semakin dinamis dalam era Revolusi Industri 4.0 saat ini. Kolaborasi menjadi kunci dalam menyiapkan sistem vokasi yang adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pasar kerja,” ujar Anton
Pengamat Sosial dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Tadjuddin Nur Effendi menyatakan, perubahan tenaga kerja dan pekerjaan masa depan di Indonesia perlu menelaah 3 sektor usaha, yakni pekerjaan di bidang teknologi informasi, manufakturing, dan usaha penjualan dan perdagangan.
“Kuncinya adalah pembangunan tenaga kerja di Indonesia dan pemerintah sudah melakukan kebijakan-kebijakan yang melibatkan dunia industri agar program-program yang ada sesuai dengan kebutuhan,” katanya.
“Hal ini sudah dilakukan sejak 10 tahun lalu dan buktinya penyerapan lulusan BLK meningkat.Selain itu, pemerintah juga sudah melakukan peningkatan kualitas instruktur dan sarana pelatihan,” imbuhnya. (Siedoo)
