Siedoo, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih saja ada penjabatnya yang melakukan korupsi. Bukan hanya pejabat di pemerintahan pusat, namun juga di beberapa daerah.
Dari permasalahan di atas muncul kekhawatiran generasi penerus akan melakukan hal yang sama. Akhirnya beberapa daerah di Indonesia menyisipkan pendidikan antikorupsi untuk anak-anak sekolah.
Jawa Tengah
Di Jawa Tengah, gubernurnya menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendidikan Antikorupsi di Sekolah.
Sekolah di tingkat SMA diajarkan materi-materi antikorupsi. Sebanyak 23 SMA/SMK sudah mengajarkan materi ini. Targetnya semua sekolah di Jawa Tengah dibawah naungan Pemprov Jateng mengajarkan materi tersebut. Guru mengajarkan materi pendidikan antikorupsi dibuat semenarik mungkin sehingga siswa merasa senang.
“Materi pendidikan antikorupsi bukan cerita nangkap-nangkap orang, tapi dibuat yang menyenangkan,” jelas Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah dilansir dari kompas.com.
Bogor
Selain Jawa Tengah, Bogor juga mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan sekolah-sekolah. Pendidikan antikorupsi akan disisipkan di mata pelajaran seperti PPKn, agama, dan lain-lain.
Materi anti korupsi perdana disampaikan Wali Kota Bima Arya bersama Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim yang juga pernah menjadi pejabat KPK.
Bima menginginkan anak-anak muda menjadi generasi yang bisa membentengi korupsi. Selain itu ia juga berharap sekolah dapat mendatangkan tamu tokoh, pegiat antikorupsi yang dapat menceritakan pengalamannya.
Dinas Pendidikan sudah merencanakan tentang pendidikan antikorupsi ini dan diberlakukan secara formal di awal semester tahun ajaran baru Juli 2019 mendatang.
“Tapi untuk proses dan segala macamnya di Mei sampai Juni ini selesai. Kita akan susun silabusnya, satu atau dua minggu ini selesai,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Fahrudin dikutip dari viva.co.id
Lamongan
Pendidikan anti korupsi di Lamongan, Jawa Timur diajarkan pada tingkat SD dan SMP mulai tahun ajaran 2019/2020. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Adi Suwito berpendapat bahwa sejak dini ditanamkan sifat antikorupsi akan membuat anak tidak akan melakukan korupsi.
“Sangat penting menanamkan pendidikan anti korupsi di usia sejak dini. Itu untuk membentuk karakter agar di kemudian hari mereka anti korupsi,” kata Adi dikutip dari duta.co.
Pasuruan
Tak mau kalah dari yang lain, Pasuruan, Jawa Timur juga ikut andil dalam pendidikan anti korupsi dibuktikan dari peraturan bupati (perbup) yang sedang dipersiapkan. Peraturan itu mengatur tentang pendidikan korupsi untuk para pelajar di Kabupaten Pasuruan. Guru PPKn juga akan dipersiapkan untuk mengajarkan antikorupsi.
“Ini perbupnya sedang kami siapkan. Insyaallah tahun ini sudah diterapkan. Kamu juga menyiapkan sumber daya manusianya, dalam hal inu adalah guru-guru disemua sekolah,” jelas Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf dilansir dari tribunnews.com.
KPK juga ikut berkontribusi dengan menggelar pelatihan pendidikan anti korupsi untuk 139 guru PPKn SMA dan MA di gedung Anti Corruption Learning Center, Jakarta Selatan. Guru ini diharapkan dapat menjadi teladan para muridnya.
“Belajar antikorupsi yang dilihat adalah peraku gurunya sebagai contoh,” kata Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono dikutip dari tirto.id.
Kegiatan pelatihan ini rencananya akan dilaksanakan juga di Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, NTT dan Bali.
Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola berpendapat bahwa KPK dapat memperkuat pendidikan anti korupsi bagi kelompok disabilitas dan masyarakat adat. TII berharap pendudikan anti korupsi bukan hanya program tanpa rencana panjang.
“KPK perlu menyusun peta jalan (roadmap) strategi pendidikan di masing-masing kelompok target kerena memiliki kekhususan masing-masing,” jelas Alvin Nicola dilansir dari kompas.com. (*)
