JAKARTA – Pemberian sarana pembelajaran digital bagi sekolah didukung program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi Tahun 2019. Sasaran digitalisasi di era kini, utamanya sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Tahun depan kalau bisa diperbanyak. Bisa sepuluh kali lipat tahun depan. Kita ambilkan dana bukan hanya dari BOS Afirmasi dan BOS Kinerja. Dengan begitu digitalisasi sekolah bisa berjalan secepat mungkin,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Muhadjir Effendy.
BOS Afirmasi ditujukan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah 3T, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara BOS Kinerja ditujukan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.
Digitalisasi sekolah melalui Program Sekolah Digital merupakan jawaban terhadap tantangan revolusi industri 4.0. Di samping sebagai sasaran utama adalahs ekolah di daerah 3T, juga menyentuh satuan pendidikan di daerah selain 3T.
Penyediaan sarana pembelajaran di sekolah berupa PC server, tablet, laptop, LCD, router, dan eksternal harddisk akan dilakukan dengan dukungan program BOS Afirmasi dan BOS Kinerja.
Sebanyak 30.227 sekolah menjadi sasaran penerima BOS Afirmasi, dan sebanyak 1.060.253 siswa akan menerima tablet. Sarana tersebut juga diharapkan dapat difungsikan untuk mengakses Rumah Belajar, baik secara daring maupun luring.
“Gurunya kita latih, tapi ini kan sangat terbuka. Ini yang kita wajibkan mereka untuk mengakses “Rumah Belajar”. Tetapi, kalau ada yang ingin berlangganan dengan platform-platform digital yang berbayar silakan, asal tidak melanggar aturan saja,“ tegas Mendikbud.
Untuk memastikan ketersediaan jaringan internet di daerah 3T, Kemendikbud pun sudah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
Kemenkominfo dengan program Palapa Ring telah berkomitmen untuk memprioritaskan pelayanan di bidang pendidikan.
“Sudah ada komitmen dengan Kemendikbud bahwa nanti yang akan diprioritaskan adalah sekolah, kemudian baru puskesmas, setelah itu baru administratif desa,” tutur Muhadjir. (Siedoo)
