JAKARTA – Guna mendukung pengadaan barang dan jasa (PBJ) di sekolah dalam menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan Katalog Sektoral Pendidikan dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPlah) di Plaza Insan Berprestasi Kemendikbud, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Katalog tersebut juga menjadi salah satu komitmen Kemendikbud dalam mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan akuntabel.
Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam pengembangan kedua platform itu. Beberapa pihak yang terlibat antara lain Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, jajaran internal Kemendikbud, dan para mitra penyedia.
Saat ini terdapat 17 mitra penyedia penerbit buku nonteks dan enam penyedia calon mitra operator pasar daring SIPlah yang bekerja sama dengan Kemendikbud. Para mitra tersebut juga membuka stan pameran dalam acara peluncuran untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan dinas pendidikan atau sekolah.
Didik Suhardi mengatakan, inovasi dan elektronifikasi sektor PBJ merupakan suatu keniscayaan. Hal ini juga sesuai dengan amanat dan kebijakan pemerintah untuk penguatan tata kelola keuangan pendidikan melalui Perpres PBJ Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018.
“Atas hal terebut Kemendikbud berusaha melakukan inovasi kebijakan/praktik PBJ pada sektor pendidikan. Tentunya hal ini adalah jalan yang panjang dan berliku,” katanya saat acara peluncuran.
Acara peluncuran dihadiri ratusan orang dari perwakilan dinas pendidikan/kabupaten/kota dan perwakilan sekolah-sekolah yang terpilih. Seusai peluncuran, mereka mengikuti sosialisasi dan pelatihan menggunakan SIPlah di Kantor Kemendikbud.
Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di sekolah dapat dilaksanakan secara daring (online) atau luring (offline). PBJ di sekolah yang dilakukan secara daring harus melalui sistem PBJ sekolah yang ditetapkan oleh Kemendikbud.
Kemendikbud lalu merancangSIPLah untuk digunakan dalam PBJ sekolah yang dilakukan secara daring. SIPLah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas serta pengawasan PBJ sekolah yang dananya bersumber dari dana BOS Reguler di Kemendikbud.
BOS Reguler merupakan program pemerintah pusat untuk menyediakan pendanaan biaya operasi personalia dan nonpersonalia bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) nonfisik.
SIPLah dirancang untuk memanfaatkan Sistem Pasar Daring (Online Marketplace) yang dioperasikan oleh pihak ketiga. Sistem pasar daring yang dapat dikategorikan sebagai SIPLah harus memiliki fitur tertentu dan memenuhi kebutuhan Kemendikbud. (Siedoo)
