JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan bagi 139 guru pengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tingkat sekolah menengah (SMA) di Jakarta. Kegiatan ini merupakan kerja sama KPK dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn SMA dan Aliyah Negeri di DKI Jakarta.
Hal itu tidak lain untuk mendorong satuan sekolah mengimplementasikan penerapan pendidikan antikorupsi (PAK) secara mandiri di sekolahnya masing-masing.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, perjalanan PAK sebagai insersi dalam mata pelajaran di sekolah dasar dan menengah masih menempuh jalan panjang.
“Diperlukan setidaknya empat proses tahapan, yaitu terkait regulasi, diseminasi, implementasi, monitoring, evaluasi,” sebut Febri di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK diwartakan medcom.id.
Dikutip sindonews.com, Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Giri Suprapdiono menjelaskan perbedaan metode dan cara pengajaran antikorupsi dengan mata pelajaran lainnya. Hal itu dijelaskan di hadapan 117 guru PPKn SMA Negeri dan 22 guru PPKn Aliyah Negeri di Jakarta.
Menurut Giri, pembelajaran antikorupsi lebih menekankan pada peran guru sebagai teladan. Kalau pelajaran matematika itu yang dilihat murid adalah apa yang ditulis guru di papan tulis.
“Tetapi kalau belajar antikorupsi yang dilihat adalah perilaku gurunya sebagai contoh,” kata Giri.
Giri mengungkapkan, penerapan nilai antikorupsi terkait moral. Karena itu, penting untuk memberikan pendidikan moral sejak dini. PPKn adalah pelajaran yang mengajarkan pendidikan moral. Dia juga memberikan contoh praktik yang masih kerap terjadi di lingkungan sekolah seperti saat pembagian rapor.
“Misalnya ketika itu guru menerima hadiah. Jadi, prinsip dasar pendidikan antikorupsi adalah keteladanan,” tuturnya.
Peserta diberi materi tentang sosialisasi media pembelajaran antikorupsi dan membedah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Bedah RPP dipandu ahli kurikulum pembelajaran, Akhmad Supriyatna, yang sekaligus sebagai narasumber.
Setelah DKI Jakarta, KPK akan melaksanakan pelatihan yang sama bagi sembilan provinsi lainnya. Yang menjadi fokus KPK tahun ini, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur dan Bali. (Siedoo)
