JAKARTA – Permasalahan klasik seperti kurangnya peralatan serta kendala seperti jaringan listrik serta server down masih terus menghantui setiap kali pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP dan SMA. Guna mengatasi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menegaskan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus hadir bersama dengan pihak sekolah untuk turut mensukseskan UNBK.
“Kalau kita ingin menetapkan UNBK ini sebagai salah satu cara untuk evaluasi pendidikan, maka sejak jauh-jauh hari MoU (Memorandum of Understanding) dengan provider seperti PT. Telkom dan PLN itu semua sudah memikirkan ke satu jalan,” tegas Ledia dilansir dari dpr.go.id.
Menurutnya, penting bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan UNBK. Pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa jaringan listrik yang disiapkan PLN berjalan dengan baik. Begitupula provider penyedia jaringan internet harus upgrade pelayanan dan kecepatan, agar ketika digunakan serentak, server tidak down.
“Ini berkali-kali juga terjadi di daerah karena ketidaksiapan. Makanya perlu pembagian kemudian kekuatan bandwidth-nya. Pemerintah pusat tugasnya memastikan bahwa nanti operator provider dan segala macamnya harus siap dan lengkap,” pintanya.
Ujian Nasional (UN) merupakan salah satu upaya untuk mengevaluasi pendidikan secara keseluruhan, baik itu sekolah, guru, siswa serta sistem pembelajaran. Dalam mengevaluasi siswa, Ledia berpesan agar yang dievaluasi adalah apa yang sudah disampaikan, bukan yang belum tersampaikan.
“Ini yang menjadi bagian yang harus diperhatikan. Pemerintah harus mengintegrasi sistemnya, persepsinya juga sudut pandangnya,” tandasnya.
Ketika mengevaluasi sekolah, bisa dicermati dari iklim belajar yang membuat pelajar betah menggali pelajaran lebih dalam lagi.
“Nah ini yang masih belum disadari oleh semua. Jadi ini PR (pekerjaan rumah) besar sebenarnya adalah membangun kesadaran bahwa UN ini adalah evaluasi sistem keseluruhan dari sistem pembelajarannya,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Ratieh Sanggarwaty berharap dalam lima tahun ke depan peserta pengikut UNBK sudah mencapai 100 persen. Jika melihat proses penyelenggaraan dan semangat dari setiap sekolah tahun ini, terutama di daerah, ia menilai target tersebut sangat mungkin digapai.
Hal ini ia sampaikan ketika mengikuti pertemuan dengan perwakilan sekolah se-Kabupaten Subang, serta meninjau persiapan UNBK di SMPN 3 Subang, Jawa Barat, pekan lalu. Ia menyebut bahwa ia cukup terkejut karena banyak sekolah di Subang yang sudah siap 100 persen melaksanakan UNBK.
“Saya berbahagia karena seluruh pihak juga sudah siap mendukung sekolah di Subang untuk melaksanakan UNBK. Bahkan ada Madrasah Tsanawiyah (MTs) sudah 100 persen siap, walaupun ada juga yang belum siap. Memang ujian seperti ini dibutuhkan tahapan, karena kemampuan, jarak, dan lainnya. Maka harapan kami ini bisa berangsur-angsur 100 persen,” dorong Ratieh.
Untuk pelaksanaan UNBK SMK akan dimulau 25 Maret mendatang. Sedangkan SMA/MA baru akan digelar 1 April 2019. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan tidak ada masalah terkait persiapan UN jika jadwalnya dimajukan. Pada tahun 2018, UN berlangsung pada bulan April dan tahun ini digelar pada Maret 2019.
“Ya, untuk menghindari (bulan) puasa, dimajukan sebelum puasa. (Dari sisi persiapannya) tidak ada masalah, semua lancar,” ujar Muhadjir dilansir dari suara.com.
Di sisi lain, Kemendikbud menargetkan 98 persen sekolah menengah atas sudah bisa menggelar UN berbasis komputer dengan fasilitas pendukung yang memadai, salah satunya jaringan internet. Sementara untuk sekolah menengah pertama ditargetkan 80 persen.
“Nanti wilayah yang belum terjangkau internet terutama daerah jauh InsyaAllah segera dilaksanakan, tahun ini ada 3600 sekolah yang kita pasang bekerja sama dengan Menkominfo,” jelasnya.
Muhadjir mengatakan daerah di Indonesia bagian timur akan menjadi fokus pembangunan fasilitas tersebut. Hal ini bertujuan agar Ujian Nasional berbasis komputer bisa dilakukan secara merata. (Siedoo)
