JAKARTA – Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) mulai digelar di tahun 2019. Tes tahap I yang dikhususkan untuk tenaga honorer K2, termasuk di dalamnya guru, telah selesai pada 23 – 24 Februari lalu. Sedangkan untuk tahap II rencananya akan digelar usai Pemilu 2019.
Tes untuk merekrut yang menjadi bagian Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut rencananya tidak hanya untuk di tahun ini. Tetapi, akan berlanjut hingga beberapa tahun mendatang. “Pasti tiap tahun, karena ASN bakal tiap tahun,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dilansir dari liputan6.com.
P3K digelar digadang-gadang untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer, yang jumlahnya mencapai 1,2 juta orang. Ditarget sampai tahun 2023 selesai. Dinyatakan, untuk rekrutmen P3K tahap I dan tahap II sekitar 250.000 formasi. Tahap I membuka 150.000 formasi, tahap II 100.000 formasi.
Dijelaskan mantan Wakapolri ini, dalam tahap I pendaftarnya mencapai sekitar 72.000 orang. Terdiri dari guru honorer sekitar 50.000 orang lebih. Sisanya sekitar 22.000 orang terdiri dari penyuluh pertanian, tenaga pendidikan, dosen dari perguruan tinggi negeri terutama yang baru.
“Kemarin sudah selesai, dan skemanya sudah dinyatakan lulus. Kami tidak menargetkan harus sekian. Kami akan menyelesaikan karena masih ada gelombang berikutnya. Ini setengahnya. Gelombang kedua untuk mencukupi 150.000 orang,” tegasnya.
Pihaknya mengklaim bahwa minat tenaga honorer K2 untuk menjadi abdi negara tersebut tinggi. Hanya saja pemerintah pusat, daerah dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempertimbangkan masalah keuangan.
“Jadi untuk rekrutmen tahun ini tentu juga penggajiannya akan simultan antar Pemda, APBN dan APBD. Itu skema gajinya harus dipertimbangkan,” tegasnya.
Untuk rekrutmen P3K tahap II bukan hanya dikhususkan untuk tenaga honorer K2. Tetapi juga untuk umum, seperti diaspora, profesional.
“P3K tidak membatasi umur. Bahkan setahun sebelum pensiun masih bisa. Kita akan buka umum saja untuk diaspora, supaya kita bisa nambah kualitas SDM Indonesia. Jadi harus dari dua sumber, dari diaspora, yang sudah mengabdi lama di negara orang, kita akan himbau untuk kembali ke Indonesia. Para profesional yang bekerja di swasta dan ingin beri pengabdian bagi negara dan bangsa, ini kan nuansa kebatinan perlu juga diperhatikan,” paparnya.
Hingga kini, hasil seleksi P3K yang baru diumumkan hanya dari Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti). Untuk pemerintah daerah belum semuanya siap dalam menggaji P3K menggunakan APBD. Kepastian soal penganggaran gaji P3K, yang harus dilaporkan ke KemenPAN-RB paling lambat 11 Maret 2019. Sehingga bisa dipastikan, paling cepat kelulusannya akan diumumkan 12 Maret mendatang.
“Pemerintah ingin memastikan ketersediaan anggaran APBD untuk menggaji P3K,” kata Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan sebagaimana ditulis jpnn.com.
Walaupun ada penundaan, Ridwan memastikan tidak akan ada akal-akalan, baik dari Panselnas maupun daerah. “Seperti saya sampaikan di atas, ini semata-mata untuk memastikan ketersediaan anggaran APBD secara detil,” ucapnya. (Siedoo)
