JAKARTA – Keberadaan guru honorer di Indonesia perlahan akan dikurangi. Diantara caranya, tahun 2019, pemerintah pusat membuka lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dikhususkan untuk tenaga honorer K2, termasuk di dalamnya guru.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menjelaskan pemerintah serius untuk menyelesaikan permasalahan guru, dan khususnya honorer.
Target pemerintah adalah di tahun 2023, tidak ada lagi guru honorer. Untuk mengatasi kekurangan guru, pada 2018 dan tahun 2019 pemerintah melakukan seleksi penerimaan guru.
“Saya akan membenahi masalah guru ini. Tahun lalu, kami merekrut 117 ribu guru melalui jalur PNS. Tahun ini sudah mulai dibuka pendaftaran P3K, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu sebanyak 155 ribu guru,” katanya dilansir dari jpnn.com.
Di samping itu, pengangkatan tenaga honorer K2, untuk menjadi PNS juga sudah tertutup. Sebab, secara de jure, permasalahan tenaga honorer K2 sudah selesai, sudah diakhiri pada tahun 2014 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 56 Tahun 2012.
Meski begitu, dalam realitanya masih ada persoalan khususnya bagi sekitar 439 ribu lebih tenaga honorer K2 yang tidak lulus seleksi di tahun 2013.
“Jadi apabila rujukannya hukum karena kita adalah negara hukum, maka permasalahan honorer seharusnya sudah selesai tahun 2014 seiring dengan diangkatnya kurang lebih 1,1 juta tenaga honorer K1 dan tenaga honorer K2 menjadi PNS,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dilansir dari menpan.go.id.
Sampai tahun 2014, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang cukup masif dan progresif dengan mengangkat secara otomatis 900 ribu lebih tenaga honorer K1 dan sekitar 200 ribu tenaga honorer K2 menjadi PNS.
“Pemerintah sama sekali tidak menafikkan jasa para tenaga honorer yang telah bekerja dan berkeringat selama ini,” tegasnya. (Siedoo)
