JAKARTA – Personel TNI AD yang bertugas di daerah 3T Terluar, Tertinggal, dan Terdepan dapat diperbantukan untuk mengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pendidik. Atas hal itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menandatangai nota kerja sama.

Penandatanganan dilakukan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Supriano dan Asisten Teritorial (Aster) TNI AD Brigjen Bakti Agus Fadjari di kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (27/2/2019). Sinergi tersebut merupakan bentuk antisipasi Dirjen GTK jika ada sekolah yang kekurangan guru. Sehingga, bisa tetap menjalankan aktivitas belajar mengajar dengan diisi anggota TNI.

Dirjen GTK) Supriano menyatakan jangan sampai daerah-daerah yang punya potensi, justru tidak ada gurunya. Ini dalam rangka persiapan.

“900 personel disiapkan, menjaga-jaga apabila diperbatasan itu tidak ada guru, dibutuhkan guru, mereka bisa masuk,” kata Supriano dilansir dari kemdikbud.go.id.

Dalam nota tersebut, nantinya personel TNI yang ditugaskan di Nunukan dan Malino akan terlebih dahulu mendapatkan peningkatan kompetensi dalam bidang pembelajaran dari Kemendikbud melalui Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK).

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Brigjen Bakti Agus Fadjari menjelaskan selama ini memang untuk menutup kekurangan guru yang ada di perbatasan, prajurit TNI AD sering terlibat untuk membantu proses pembelajaran.

“Karena itu dengan pembekalan yang diberikan GTK nanti dapat menjadi standar bagi personel TNI yang mengajar,” akunya.

Ia juga menyampaikan nanti akan ada dua batalyon yang diberikan pembekalan oleh GTK sebelum bertugas. Kedua batalyon tersebut adalah Batalyon 303 Garut dan Batalyon Raider Balikpapan yang akan mendapatkan pembekalan sebanyak 40 jam sebelum bertugas.

“Akan mendapat pembekalan,” tandasnya. (Siedoo)