JAKARTA – Setiap Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di Indonesia diminta mempublikasikan capaian kinerja atau prestasi yang sifatnya pengembangan keimuan dalam merespon persoalan aktual, di luar pengembangan institusi kelembangaan. Permintaan tersebut muncul dari Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin saaty Rapat Koordinasi (Rakor) PTKIN 2019 di Jakarta, Jumat (22/2/2019).
“Saya ingin ada yang dibangakan di setiap PTKIN. Saya minta di akhir September 2019 capaian masing-masing PTKIN tersebut disampaikan,” pesan Menag sebagaimana ditulis kemenag.go.id.
Rakor tersebut diikuti 58 Rektor UIN dan IAIN, serta Ketua STAIN. Tema yang diambil ‘Meneguhkan Sinergi Menuju PTKIN Berkualitas dan Akselerasi Pelaksanaan Program 2019’. Rapat juga diikuti para pejabat Eselon II, III, IV dan JFU Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
Pesan yang kedua, agar dilakukan percepatan pelaksanaan program yang sudah dirumuskan. Implementasinya harus lebih baik dari tahun lalu. Anggaran yang sudah tersedia segera dieksekusi.
“Dan saya minta kepada pejabat terkait segera menyelesaikan terkait regulasi dan aturan lainnya. Februari ini harus tuntas sehingga tidak aada lagi alasan peluncuran program terkendala regulasi,” tegasnya.
Bila menghadapi kendala terkait ekseskusi, mereka diminta segera laporkan ke Menag, Dirjen Pendis dan Direktur Diktis.
“Ibarat air, harus mengalir dan tidak boleh tergenang. Sebab bila ada air yang tergenang akan menjadi sumber negatif. Ketika ada air tersumbat saudara tahu apa faktor yang menyebakan air tersumbat dan harus tahu cara mengatasinya,” sambung Menag.
Ditambahkannya, ketika ada masalah yang tidak bisa dislesaikan, segera disampaikan kepada mereka yang memiliki kewenangan. Jangan pernah mendiamkan masalah. Jajaran PTKIN seyogyanya memiliki kesadaran bekerja kolektif dan cepat menyelesaikan masalah.
Dinyatakan, para rektor adalah ASN yang dipercaya negara untuk mengeksekusi. Program sudah ada, anggaran sudah ada.
“Tugas kita semua adalah untuk hadir di tengah masyarakat. Kewajiban kita memenuhi hak masyarakat, bagaimana program terlaksana,” tuturnya.
Pesan ketiga, Menag minta program yang secara langsung terkait masyarakat harus diprioritaskan, misalnya bidikmisi, beasiswa, fasilitas mahasiswa dan berbagai tunjangan lainnya.
“Semoga hasil rakor ini bisa ditindaklanjuti sehingga PTKIN betul-betul dirasakan. Kita mampu merespon problem aktual keagamaan dengan basis ilmiah yang kuat sehingga kebijakan bisa dipertangungjawababkan,” tutup Menag. (Siedoo)
