JAKARTA – Tidak semua tenaga honorer K2 bisa ikut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Mereka yang bisa mengikutinya jika sudah lolos verifikasi yang dilakukan pemerintah daerah. Yang lolos akan mendapatkan kartu tanda peserta ujian pada 23 – 24 Februari mendatang.
Verifikasi dilakukan saat mendaftar untuk memastikan bahwa tenaga honorer masih bekerja sampai saat ini, masih aktif. Termasuk ijazahnya memenuhi atau tidak. Bisa jadi di database gurunya belum S1, tapi di data pemda sudah S1.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan hasil verifikasi administrasi oleh pemda ini akan disesuaikan dengan database BKN.
“Kalau ternyata honorernya tidak bekerja lagi atau terputus, otomatis langsung kami coret dari database,” katanya dilansir dari jpnn.com.
Hasil verifikasi data ini, akan diumumkan pemda lewat aplikasi portal sscasn.bkn.go.id. Semua datanya bisa dilihat seluruh honorer K2 sehingga lebih transparan.
Pemerintah saat ini tengah membuka pendaftaran untuk seleksi P3K mulai 12 Februari sampai 17 Februari mendatang. Yang bisa ikut yang masih aktif bekerja hingga saat ini.
“Tidak bisa ikut kalau yang sudah tidak bekerja. Harus yang kontinyu bekerja,” kata Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan dilansir dari sindonews.com.
Mengenai jumlah honorer K2 yang bisa mengikuti seleksi, Ridwan mengaku tidak dapat memastikannya. Dia mengatakan hal ini sangat bergantung pada kemampuan keuangan masing-masing daerah. Sumedang misalnya 200, tapi kemampuan anggaran 100 orang.
“Maka BKN selalu bilang potensi. Bukan angka pasti,” tuturnya.
Ditandaskan, angka potensi honorer K2 di bidang tenaga pendidik, penyuluh pertanian, dan tenaga kesehatan sebanyak 170.000-an. Mereka terdiri atas 129.000-an guru baik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ataupun Kementerian Agama (Kemenag), 15.000 penyuluh pertanian, dan 5.500 tenaga kesehatan.
“Itu potensinya. Satu daerah jadi berapa itu tergantung keuangan daerah,” katanya. (Siedoo)
