BANGKA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyebut jumlah guru honorer di sekolah negeri menumpuk hingga mencapai 736 ribu orang disebabkan dua hal. Pertama karena adanya moratorium CPNS beberapa tahun lalu, dan kedua karena guru banyak dijadikan pejabat di daerah-daerah.
Hal tersebut Muhadjir sampaikan saat memberikan sambutan pada acara peresmian SMP dan Panti Asuhan Muhammadiyah, Muntok, Bangka Barat, belakangan ini.
Ia menyampaikan, moratorium CPNS menyebabkan guru di sekolah menjadi berkurang dan sekolah mengakalinya dengan mengangkat guru honorer.
“Akibatnya menumpuk. Padahal di sekolah, setiap tahun ada guru yang pensiun dan harus diganti. Karena moratorium, guru pensiun tidak diganti, maka kemudian sekolah mengangkat guru honorer,” kata Muhadjir seperti dilansir bangkapos.com.
Kondisi ini, dia melanjutkan, diperparah dengan banyaknya guru yang kemudian diangkat menjadi pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah-daerah. Jumlahnya se-Indonesia mencapai 27 ribu orang.
Akibatnya jumlah guru semakin berkurang dan saat bersamaan sekolah merekrut guru honorer.
“Ada guru yang dijadikan camat, kepala pasar, dijadikan lurah, sementara tunjangannya tetap tunjangan guru. Kemendikbud mencatat ada 27 ribu guru yang sudah tidak jadi guru karena diangkat oleh pemerintah daerah jadi camat, lurah, kepala pasar, kepala KUA. Ini mengakibatkan jumlah guru semakin berkurang,” beber Muhadjir.
Pihaknya akan menuntaskan penumpukan ini secara bertahap hingga 2023. Setelah 2023 nantinya tidak ada lagi guru honorer dan rekrutmen guru akan dilakukan secara terbuka baik melalui jalur CPNS ataupun P3K.
“Karena tidak mungkin 736 ribu ini diangkat sekaligus. Uangnya tidak ada. Kemudian pola rekrutmennya juga tidak mungkin dalam satu tahun (sekaligus) untuk 736 ribu ini. Karena itu akan kami selesaikan secara bertahap sampai tahun 2023,” katanya.
Dia menyebut akan ada rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada tahun ini. Karena penuntasannya akan dilakukan secara bertahap, rencananya rekrutmen P3K bidang pendidikan pada 2019 ini dikhususkan untuk guru honorer K2.
Dalam hal ini, Kemendikbud sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga Menteri Keuangan terkait rencana rekrutmen P3K khusus bidang pendidikan ini.
Sementara itu, melansir dari liputan6.com, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyatakan, pemerintah telah selesai menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan seleksi P3K dan CPNS 2019.
“(Anggaran?) Sudah siap. Kemarin saya sudah rapat dengan Kementerian Keuangan,” ucapnya.
Kendati demikian, ia mengatakan, nominal anggaran tersebut belum bisa disampaikan kepada publik. Sebab, masih butuh perhitungan lebih rinci untuk tiap pelaksanaan seleksi.
“Besarannya harus dihitung rinci, soalnya nanti eselonnya enggak bisa ngomong langsung sekian, tidak. Tapi kalau proses rekrutmennya ada anggarannya, itu sudah,” tegas dia. (Siedoo)
