JAKARTA – Penerima Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tidak hanya Kementerian Agama (Kemenag), tetapi juga Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti). Kementerian yang dipimpin Mohamad Nasir tersebut menerima SBSN baru tahun ini, sementara Kemenag sudah mulai menerima empat tahun lalu.
Dana ini pun telah digunakan untuk pengembangan dan revitalisasi infrastruktur dua PTN. Yakni, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Institut Teknologi Sumatera (ITERA).
Menristekdikti Mohamad Nasir mengungkapkan, sebelumnya Kemenristekdikti juga sudah diberikan pendanaan pembangunan Project 7 in 1 atau tujuh kampus. Termasuk, Project 4 in 1 atau empat kampus dari the Islamic Development Bank (IsDB) untuk beberapa PTN di Indonesia.
Selain perguruan tinggi, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dibawah koordinasi Kemenristekdikti juga telah didanai SBSN. Antara lain, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk pembangunan laboratorium penelitian dan infrastruktur lainnya.
“Kedepannya riset yang dilakukan perguruan tinggi tidak akan ada maknanya bila tidak dibangun Science Techno Park (STP) dan inkubator bisnisnya. Karena di dalam STP tersebut akan ada proses pengembangan mulai dari riset hingga proses inkubasinya. Seperti yang sudah dilakukan IPB melalui dana SBSN ini,” katanya tanpa menyebut besaran dana SBSN, sebagaimana dalam rilisnya.
Ia akan mendorong dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan melalui pendanaan infrastruktur SBSN dari Kementerian Keuangan.
“Saya bersyukur karena Kemenristekdikti mendapatkan alokasi dana dari SBSN ini. Saya berterima kasih karena dana ini memiliki dampak positif dan tentunya saya akan mendorong kepada perguruan tinggi yang sudah diberikan dana SBSN agar proyek bisa berjalan sampai selesai dan melakukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi pembangunan yang mangkrak,” ungkap Menteri Nasir.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, proyek SBSN lebih eksplisit. Tentunya surat berharga yang diterbitkan ini memiliki hubungan langsung dengan proyeknya seperti pembangunan yang sudah dilakukan Kementerian atau Lembaga melalui dana SBSN.
Ia menambahkan, semua proyek tersebut memiliki instrumen keuangan dan hubungan langsung dengan proyeknya. Sehingga, dilakukan pengawasan yang ketat demi meningkatkan pembangunan nasional dan mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur serta proyek strategis lainnya.
“Kami berjanji terus meningkatkan jumlah proyek dan jumlah anggaran yang dibiayai SBSN ini. Sehingga, dampak positif makin bisa ditingkatkan,” ujarnya.
Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menjelaskan, SBSN memiliki peran penting sebagai salah satu sumber pembiayaan. Khususnya, terkait pembangunan infrastruktur yang dilakukan Kementerian/Lembaga (K/L).
“SBSN atau Sukuk Negara memberikan banyak andil dalam pembangunan infrastruktur. Sukuk tersebut langsung dialihkan ke berbagai macam proyek sehingga peruntukannya cukup jelas ketimbang obligasi negara lainnya. Hal tersebut dapat dirasakan langsung oleh Kementerian atau Lembaga yang memang banyak memerlukan pembiayaan dalam pembangunan proyek infrastruktur,” ujarnya. (Siedoo)
