Siedoo, Pemerintah Indonesia dan Australia memiliki jalur kerja sama khusus di bidang dunia pendidikan. Perguruan tinggi di Indonesia bisa bersama – sama melakukan riset pada bidang tertentu. Seperti yang dilakukan akademisi dari Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Ida Widianingsih, M.A., PhD.
Ida melakukan riset menggandeng dua akademisi dari Flinders University, Australia, yaitu Dr. Helen McLaren dan Assoc/Prof Cassandra Star. Proyek riset ini bertujuan membangun kolaborasi antara pemerintah Indonesia/Australia dan mendukung kemajuan kepemimpinan perempuan di sektor publik di Indonesia.
Perempuan memiliki kesempatan dan kompetensi yang sama dengan laki-laki dalam berkiprah di lingkup pemerintahan. Meski demikian, masih sedikit kaum perempuan yang menduduki berbagai posisi penting pada tatanan birokrasi di Indonesia.
“Dari beberapa riset, dari tahun ke tahun tidak terlalu banyak perempuan yang bisa tembus (jadi) pejabat Eselon II. Tidak mudah, kalau ada perempuan bisa duduk di Eselon II, berarti dia punya kelebihan yang luar biasa,” kata Ida.
Ia menjelaskan sedikit mengenai kondisi kepemimpinan perempuan di Australia. Adanya keterbukaan dalam menyampaikan pendapat mendorong perempuan Australia relatif lebih aktif dalam urusan pemerintahan. Di sana, aspek kultur tidak terlalu menekan perempuan untuk maju.
“Kebebasan berpendapat membantu mereka (perempuan) berekspresi,” jelasnya.
Melalui riset ini, ida berharap berbagai gagasan, tantangan, masa depan, hingga solusi terbaik dapat lebih menguatkan peran perempuan di bidang pemerintahan. Perempuan tidak lagi hanya menjadi label, tetapi memiliki pengaruh kuat dalam sistem pemerintahan tersebut.
Peroleh Hibah Australia
Kolaborasi riset yang dibangun Ida dengan Dr. Helen dan Assoc/Prof. Cassandra dari Flinders University berbuah perolehan hibah internasional dari Australia-Indonesia Institute (AII), Department of Foreign Affairs and Trade (Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan) Australia. Hibah ini bagi Ida merupakan capaian yang baik, mengingat perolehannya cukup kompetitif. Dari nilai proyek riset sebesar 94.517.93 Dolar Australia, riset ini dibiayai dana hibah senilai 33 ribu Dolar Australia.
Dana ini digunakan untuk menjalankan riset selama 1 tahun di Indonesia dan Australia. Ida mengatakan, riset yang dilakukan tidak hanya membangun jejaring antar universitas. Namun, juga memberikan kontribusi positif dalam menguatkan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Australia.
Apalagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Australia Selatan secara formal telah memperbaharui MoU sebagai Sister Province pada tahun 2015. Bagi Unpad, riset ini mendukung program “Unpad Nyaah ka Jabar” berupa kontribusi nyata peneliti Unpad mendukung penguatan peran perempuan dalam pemerintahan di Jawa Barat.
Lebih lanjut, Ketua program studi Pascasarjana Administrasi Publik ini menjelaskan, terkait riset ini, pihaknya berencana akan membawa dua pejabat perempuan di lingkungan Pemprov Jawa Barat dan satu pejabat perempuan Pemkot Bandung ke Adelaide, Australia, November mendatang.
Di sana ia dan tiga pejabat itu akan bertemu langsung dengan sejumlah pejabat perempuan untuk bertukar wawasan mengenai kepemimpinan perempuan di Indonesia maupun Australia. Diharapkan, setiap pejabat di dua negara mendapatkan referensi dan pengalaman yang bisa diaplikasikan di lingkungan kerja mereka.
Kunjungan ke Australia ini murni menggunakan dana hibah tersebut. Dengan demikian, Unpad memiliki kontribusi besar terhadap pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan di Jawa Barat tanpa perlu menggunakan dana APBD.
Sementara, capaian akhir dari proyek riset ini tentu saja publikasi. Setiap aktivitas, baik dari hasil studi banding, hingga wawancara akan dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi. Namun, lebih dari itu, luaran penelitian ini diharapkan dapat menjadi penguat kaum perempuan untuk maju di kancah pemerintahan.
“Kami harap ini jadi batu loncatan bagi pemerintah Jawa Barat,” tandasnya.
