BANDUNG – Pendidikan karakter di sekolah, khususnya di Jawa Barat akan lebih ditingkatkan dengan merealisasikan program Jabar Masagi. Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat, Firman Adam mengatakan hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan pendidikan di Jawa Barat.
‘Masagi’ artinya orang yang memiliki banyak kemampuan dan tidak ada kekurangan. Masagi berasal dari kata pasagi (persegi) yang artinya menyerupai (bentuk) persegi.
“Program tersebut merupakan pengembangan karakter bagi para siswa yang telah dilakukan pada beberapa kabupaten/kota. Termasuk satuan pendidikan (sekolah). Jabar Masagi tersebut akan terus dikembangkan sesuai dengan ciri khas dari kabupaten/kota tersebut, kemudian akan diterapkan di sekolah yang bersangkutan,” ujar Firman dikutip disdik.jabarprov.co.id.
Kantor Cabang Dinas (KCD) IX dan X memulai program Jabar Masagi tersebut dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD). Dihadiri oleh budayawan, kepala sekolah, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), komite sekolah dan pihak-pihak yang terkait. Kegiatan ini membahas tentang penerapan program pendidikan karakter Jabar Masagi di sekolah-sekolah.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX, Ai Nurhasan mengatakan Kurikulum 2013 perlu diterapkan pendidikan wawasan, keterampilan, dan pendidikan karakter. FGD tersebut digelar untuk menerima masukan mengenai pendidikan karakter sesuai dengan kebutuhan dan konteks di masing-masing daerah.
“Pada FGD ini diharapkan dapat merumuskan nilai-nilai budaya daerah, untuk diterapkan di sekolah. Tetapi, masih berkesinambungan dengan kurikulum yang berlaku. Pendidikan karakter tersebut sebenarnya telah berjalan, tetapi terus dikembangan dengan program Jabar Masagi ini, sesuai dengan kearifan lokal yang ada,” ujar Ai.
Ai mengatakan tahap selanjutnya dari hasil diskusi tersebut nantinya akan dijadikan resume untuk dikirimkan kepada tim ahli Provinsi Jawa Barat. Kemudian, akan dikaji kembali di sekolah-sekolahyang bersagkutan. Penetapan tersebut diupayakan akan secepatnya dilaksanakan setelah adanya deklarasi dari pemerintahan provinsi. (Siedoo/NSK)
